Likuiditas Perbankan Lampaui Ambang Batas, OJK Optimistis Penyaluran Kredit Terjaga hingga 2027
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi likuiditas industri perbankan nasional masih berada dalam level yang memadai (ample) untuk menopang ekspansi bisnis, termasuk penyaluran kredit ke sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa hingga September 2026, indikator likuiditas perbankan masih jauh melampaui batas aman (threshold) yang ditetapkan regulator. Rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat sebesar 181,91%, berada di atas ketentuan minimal sebesar 100%. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) berada di level 105,7% dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 24,1%, jauh di atas batas minimal masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Meski demikian, OJK terus melakukan pengawasan berbasis risiko secara ketat, baik di tingkat industri maupun individual. Pemantauan intensif difokuskan pada bank-bank yang memiliki bantalan (buffer) likuiditas terbatas atau rasio yang mendekati ambang batas guna memastikan kesiapan langkah mitigasi mereka. Koordinasi lintas otoritas dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat.
"OJK secara berkala melakukan stress test terhadap industri perbankan, dan bank juga diwajibkan melakukannya secara mandiri dengan berbagai skenario makroekonomi serta pasar keuangan global maupun domestik. Hasil stress test menunjukkan tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi potensi guncangan makroekonomi," ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers RDKB Oktober 2026, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
BI Proyeksikan Penurunan GWM 2% Tambah Likuiditas Perbankan Rp 190 Triliun
Memasuki tahun 2027, OJK melihat bahwa pertumbuhan perbankan masih akan terus positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang membaik serta hasil midterm elections di AS yang dipandang akan memberikan pengaruh terhadap pergeseran kebijakan perdagangan dan luar negeri global, diharapkan dapat berdampak positif pada penghimpunan dana perbankan Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan DPK dan menurunkan biaya dana.
"Jika penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas akan terjaga dan membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit," ungkap Dian.
Terkait penyaluran kredit oleh perbankan kepada sektor riil dan UMKM, OJK mencermati bahwa perkembangan permintaan kredit akan dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi yang disertai perubahan pola konsumsi masyarakat. Disamping itu, tekanan daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah, dapat berdampak langsung pada omzet dan perputaran kas sektor riil dan pelaku UMKM.
Dalam hal ini, OJK memandang bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit perlu dilakukan secara seimbang. Peningkatan penyaluran kredit harus didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang riil dan kemampuan membayar debitur. Dalam mendorong ekspansi kredit, OJK tetap meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penilaian kemampuan membayar serta penerapan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko yang memadai.
Baca Juga
Likuiditas Perbankan Lebih Ketat, BBRI & BBCA Masuk Daftar Saham Pilihan Mirae Asset
Pada September 2026, kredit UMKM tumbuh sebesar 2,68% yoy, dengan rincian pertumbuhan kredit usaha Mikro, Kecil dan Menengah masing-masing sebesar 3,05% yoy, 1,62% yoy, dan 3,61% yoy. OJK tetap optimis memproyeksikan kredit UMKM akan tumbuh positif hingga akhir tahun 2026, yang disertai dengan level Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus terjaga diharapkan dapat menopang aktivitas UMKM.
Selain itu, OJK bersama pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan OJK dalam mendorong kredit UMKM antara lain melalui penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).
Melalui POJK UMKM, OJK mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah dan inklusif. Hal tersebut juga disertai dengan pengembangan ekosistem bisnis yang disertai pemanfaatan skema kredit secara optimal dan berkesinambungan yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
