Dana Pensiun dan Asuransi Berpotensi Biayai Infrastruktur Berkelanjutan

JAKARTA, investortrust.id - Profesor Ekonomi dan Keuangan dari Tokai University, Jepang, Farhad Taghizadeh-Hesary memaparkan strategi komprehensif untuk menarik investasi swasta guna membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembiayaan konvensional saja tidak akan mampu menutup kesenjangan pendanaan yang besar di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Dalam pemaparannya, Farhad menegaskan bahwa solusi dan kebijakan pemerintah harus dirancang secara spesifik agar selaras dengan karakteristik sistem keuangan yang didominasi oleh perbankan atau berbasis kredit, di mana porsi pinjaman bank jauh lebih besar dibandingkan pasar modal.

Sebelum merumuskan solusi, Farhad mengidentifikasi empat tantangan utama yang kerap menghambat aliran modal swasta ke sektor berkelanjutan. Pertama, proyek berkelanjutan umumnya berjangka panjang, sehingga membutuhkan akses terhadap pembiayaan jangka panjang yang memadai.

"Saat ini terdapat kesulitan dalam mengakses keuangan untuk proyek-proyek berkelanjutan, karena proyek-proyek berkelanjutan adalah proyek jangka panjang. Oleh karena itu, kita perlu memiliki akses terhadap pembiayaan jangka panjang," ujar Farhad dalam gelaran The 4th OJK International Research Forum (IRF) 2026 bertema “Transforming Finance for Resilient Growth: Building a Productive Financial Ecosystem for Indonesia’s Future” pada Topic Session 2 — Delivering Inclusive Outcomes, Senin (26/10/2026).

Baca Juga

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kedua, risiko tinggi dan tingkat pengembalian (rate of return). Menurut Farhad, investor swasta mendasarkan keputusan investasi pada kalkulasi risiko dan imbal hasil. Jika risiko dinilai terlalu tinggi sementara pengembaliannya rendah, investor swasta akan cenderung enggan terlibat.

Ketiga, masih kurangnya pemahaman di kalangan pelaku pasar mengenai seluk-beluk infrastruktur dan keuangan berkelanjutan. Keempat, sistem keuangan yang belum sepenuhnya mendukung. Dikatakan Farhad, kebijakan, produk, dan institusi keuangan khusus harus disesuaikan dengan struktur pasar keuangan lokal yang didominasi bank.

Untuk proyek berskala besar, Farhad menyoroti potensi besar dari investor institusional seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi. Secara global, institusi ini memegang aset jangka panjang yang sangat cocok dengan profil proyek infrastruktur berkelanjutan yang berjangka waktu 20 hingga 30 tahun.

Kendati demikian, di negara-negara OECD sekalipun, alokasi aset investor institusional untuk proyek infrastruktur masih kurang dari 1%. Hal ini disebabkan oleh faktor kehati-hatian karena dana yang dikelola adalah tabungan masa depan para pensiun, sehingga mitigasi risiko menjadi harga mati.

"Kita tidak boleh berspekulasi dengan tabungan mereka. Oleh karena itu, mitigasi risiko adalah prioritas bagi mereka. Pembentukan skema jaminan kredit oleh pemerintah dapat membantu mengurangi risiko investasi dan membawa arus modal yang besar ke sektor ini," jelas Farhad.

Selain menekan risiko, faktor penentu utama investasi adalah tingkat pengembalian. Guna mengatasi masalah tarif listrik atau layanan infrastruktur yang dipatok rendah oleh pemerintah demi kesejahteraan sosial, yang seringkali membuat investor swasta kurang tertarik, Farhad memperkenalkan konsep spillover effect (efek limpahan).

Baca Juga

Bos BRI Ungkap Tantangan RI sebagai Tujuan Investasi Berkelanjutan di World Economic Forum

Sebagai ilustrasi, ketika pasokan listrik masuk ke wilayah yang sebelumnya belum teraliri, aktivitas ekonomi di wilayah tersebut akan berkembang pesat dengan berdirinya bisnis baru seperti hotel, restoran, dan toko. Kondisi ini otomatis mendongkrak pendapatan pemerintah melalui peningkatan pajak penjualan, PPN, serta pajak properti akibat naiknya harga tanah.

"Jika sebagian dari pendapatan pajak tambahan ini dikembalikan kepada investor swasta, hal itu dapat membantu meningkatkan tingkat pengembalian proyek. Pemerintah dapat menghitung efek limpahan ini sebelum proyek diperkenalkan guna memotivasi investor swasta untuk berinvestasi," pungkasnya.