Transisi Energi RI Harus Seimbang antara Keberlanjutan dan Kesejahteraan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Dunia saat ini menghadapi dua agenda besar yang saling berkaitan, yaitu krisis iklim global dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.
Demikian disampaikan CEO Investortrust, Primus Dorimulu dalam acara Green Energy Summit 2025 di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut dia, pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem sudah nyata terjadi. Sementara itu, Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin dunia mencapai 3,5 miliar jiwa atau 44% populasi global.
“Mereka hidup dengan pengeluaran kurang dari US$ 6,8 per hari. Dari jumlah itu ada sekitar 700 juta (jiwa) yang termasuk kategori miskin ekstrem yang tidur dalam keadaan perut kosong,” kata Primus.
Di Indonesia, lanjut dia, data Bank Dunia (2024) menunjukkan sekitar 60,3% penduduk atau 171,9 juta jiwa tergolong miskin absolut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024 mencatat, terdapat 24 juta penduduk miskin atau 8,6%, serta 68 juta penduduk yang rentan miskin.
“Orang miskin masih bergantung pada listrik murah berbasis batu bara, BBM bersubsidi, dan LPG 3 kg. Narasi transisi energi yang terburu-buru tanpa memperhitungkan nasib mereka sama saja menjerumuskan rakyat Indonesia ke ‘jurang’ baru, green inequality, ketidakadilan atas nama keberlanjutan,” lugas Primus.
Hingga akhir 2024, sekitar 80% energi listrik Indonesia masih bersumber dari fosil dengan kapasitas sekitar 86 gigawatt (GW). Sementara itu, energi baru terbarukan (EBT) menyumbang 15%, dengan capaian bauran 14,7% dari target 20% pada 2025.
Meski dominasi energi fosil masih tinggi, kata Primus, kontribusi EBT Indonesia tercatat lebih besar dibanding rata-rata dunia yang berada pada angka 13,7%.
Primus juga menekankan, transisi energi harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Strategi realistis yang dapat ditempuh Indonesia antara lain tetap berkomitmen pada target net zero emission 2060, mengembangkan teknologi clean coal, carbon capture, serta memperluas pemanfaatan energi biomassa, surya, hingga hidro.
Dikatakan Primus, Indonesia perlu mendorong negara maju memenuhi komitmen pendanaan hijau pasca COP29. Empat instrumen dinilai penting dalam upaya menekan emisi karbon, yaitu pajak karbon, carbon capture, carbon credit, dan bursa karbon.
“Pajak karbon mendorong perusahaan mencari solusi, carbon capture mengurangi emisi, kredit karbon memberi insentif, dan bursa karbon menjadi wadah transaksi. Ekosistem ini jika matang bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk hutan desa, koperasi, hingga individu,” jelas dia.
Ia menambahkan, transisi energi tidak boleh menjadi proyek elitis, melainkan agenda yang melibatkan rakyat.
“Transisi energi tidak boleh menjadi proyek elitis, ia harus menjadi agenda rakyat. Rakyat kecil bukanlah korban, melainkan bagian dari solusi. Mari kita perjuangkan transisi energi yang adil, inklusif, dan bermartabat demi bumi yang lestari, rakyat yang sejahtera, dan bangsa yang berdaulat,” pungkas Primus.