Menkeu Pastikan Pemerintahan Prabowo-Gibran Siapkan Insentif Fiskal untuk Transisi Energi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan terus merumuskan kebijakan yang tepat untuk melaksanakan transisi energi di Tanah Air.
“Bagi Indonesia, peran kebijakan atau perangkat kebijakan fiskal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya transisi ini (energi),” kata Sri Mulyani saat menghadiri Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dia mengatakan pemerintah terus berperan konstruktif dengan memberikan insentif dan kerangka regulasi yang tepat.
“Kami akan terus menggunakan kebijakan fiskal, termasuk yang saat ini sedang dibahas dengan parlemen dan akan diterapkan oleh pemerintah baru yang akan dilantik pada 20 Oktober, untuk menggunakan alat fiskal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi pada saat yang sama berkelanjutan,” ujar dia.
Baca Juga
Pertamina Ungkap Dampak Positif Transisi Energi Bagi Ekonomi RI dalam IISF 2024
Dia menyebut terdapat banyak dana non-publik untuk berpartisipasi, mencakup energi terbarukan, transmisi, dan distribusi serta skema smart grid.
“Kami juga siap menggunakan perangkat fiskal untuk memberikan insentif yang tepat, sehingga sektor dan dana swasta juga tidak akan ragu atau bimbang untuk membiayai proyek hijau dan mengembangkan industri hijau,” kata dia.
Sri Mulyani menyebut berharap kerangka regulasi nantinya Indonesia bisa menciptakan mobilitas sumber daya yang kuat sehingga bisa merancang sekaligus mengimplementasikan transisi energi dan mencapai target kontribusi nasional yang tentukan untuk menekan emisi (NDC).
Bendahara Negara itu mengatakan pemerintah Indonesia menjadi salah satu pelopor negara berkembang yang menggunakan perangkat fiskal untuk membiayai proyek hijau. Saat ini, pemerintah juga telah menerbitkan obligasi atau SBN hijau di dalam maupun global, contohnya obligasi biru Yen Jepang. Kendati pasar keuangan domestik masih dalam tahap awal untuk benar-benar dapat berpartisipasi dalam pembiayaan hijau nasional.
Baca Juga
Kaget Anggaran Kementerian ESDM Terlalu Kecil, Bahlil: Bagaimana Mau Bicara Transisi Energi?
“Kami telah menerbitkan obligasi ritel untuk memenuhi aspirasi pembangunan rendah karbon dan itu juga merupakan alat investasi yang baik bagi investor domestik kami. Kami juga menggunakan dana publik (APBN) untuk mengundang lebih banyak partisipasi publik, swasta, baik dari dalam negeri maupun global,” ujar dia.
Indonesia juga telah merancang platform Mekanisme Transisi Energi (ETM) dan meluncurkan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) yang diumumkan pada KTT G20 Bali pada 2022. Meski implementasi kedua skema ini masih dalam tahap proses, sambil terus memantau secara mendetail hambatan yang muncul.
Sri Mulyani mengajak semua pemangku kepentingan segera menyadari bahwa ancaman perubahan iklim nyata dan merupakan masalah global.
“Baik melalui G20, ASEAN, atau forum lainnya di bawah bendera PBB, IMF, Bank Dunia, dan bank pembangunan regional lainnya, Indonesia secara konsisten akan memainkan peran kepemimpinan dan bersedia menempatkan kasus kita sendiri sebagai tantangan, tetapi juga pada saat yang sama peluang untuk menyelesaikan perubahan iklim, terutama pada pembiayaan,” ucap dia.