Indonesia Sepakati Target Pangkas 12 Juta Ton Emisi di Bursa Karbon COP31 Turkiye
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Indonesia resmi menutup rangkaian bursa pasar karbon pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Turkiye dengan mengantongi kesepakatan perdana di bawah Pasal 6.2 Paris Agreement. Kesepakatan strategis tersebut menargetkan penurunan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/11/2026) seperti dikutip Antara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa Indonesia ingin dikenal di panggung global sebagai penyedia kredit karbon yang mengutamakan kualitas, kepercayaan, serta kepastian hukum.
"Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya," ujar Wamen Diaz.
Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan berakhirnya agenda Carbon Connection Session (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada ajang COP31 yang mempertemukan 17 pengembang proyek nasional dengan mitra internasional, lembaga keuangan, serta para investor. Forum CarbonNex yang melanjutkan sesi serupa di COP30 Brasil ini berhasil melahirkan kemitraan baru melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), tiga perjanjian yang diteken langsung di Paviliun Indonesia, serta pemaparan 30 proyek aksi iklim lintas sektor.
Komitmen nyata tersebut terwujud dari tujuh capaian kerja sama selama penyelenggaraan COP31, di mana tiga perjanjian di antaranya ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia. Salah satu perjanjian utama dilakukan oleh PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund.
Baca Juga
Kolaborasi antara PLN dan GGGI tersebut tercatat sebagai kesepakatan perdana Indonesia di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris, yang mematok target penurunan emisi hingga 12 juta ton CO2e sampai tahun 2038 melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung berbaterai. Pasal 6.2 dalam Perjanjian Paris yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2016 sendiri mengatur mekanisme kerja sama sukarela antarnegara untuk mentransfer hasil mitigasi emisi karbon.
Selain kerja sama kelistrikan tersebut, turut ditandatangani pula kesepakatan antara Pertamina dan Inhutani untuk proyek konservasi hutan Rangkong Basaken, serta kolaborasi antara PGN dan Unilever untuk pengembangan biometana. Pada sektor kelistrikan, PLN juga sukses memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai US$ 2,94 miliar, termasuk US$ 1,1 miliar melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), sekaligus meneken kontrak jual beli listrik dan surat minat (letter of intent) untuk sekitar 330 megawatt pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin.
Peluang kolaborasi investasi juga terbuka lebar melalui sesi Carbon Project Pitching, di mana 17 pengembang mempresentasikan 30 proyek aksi iklim yang mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah. Dari keseluruhan proyek yang dipaparkan tersebut, enam di antaranya merupakan proyek karbon biru, dengan empat proyek berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Di sisi lain, KLH/BPLH sebelumnya telah meluncurkan platform ICCP pada 10 November 2026 guna menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, serta pembiayaan mitra melalui delapan Paket Dukungan Prioritas (Priority Support Packages). Hingga penutupan acara, delapan mitra telah memaparkan dukungan konkretnya, mulai dari program dekarbonisasi industri dan penguatan registri karbon hingga pendampingan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.
Menimbang masa depan tata kelola perdagangan karbon di Tanah Air, Diaz kembali menekankan bahwa kepercayaan pasar global hanya dapat dibangun melalui penyediaan kredit karbon yang sah dan terverifikasi secara ketat.
"Dunia tidak kekurangan kredit karbon. Yang kurang adalah kredit yang berintegritas, memiliki otorisasi, dan disertai corresponding adjustment," tutur Wamen Diaz.
