AI dan Tergerusnya Lapangan Pekerjaan Kelas Menengah

Oleh: Ramdansyah *),

Dunia hari ini telah berubah secara radikal, tanpa banyak seremoni, tanpa deklarasi besar. Bukan oleh perang, bukan pula oleh revolusi politik, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi: digitalisasi.

Paradoks besar sedang mewarnai kehidupan kita: semakin canggih teknologi yang kita rayakan, semakin rapuh pula fondasi sosial yang kita abaikan. Di tengah euforia kecerdasan buatan (AI), kita sibuk berbicara tentang efisiensi, inovasi, dan masa depan—namun luput menanyakan satu hal mendasar: kemajuan ini untuk siapa? Apakah AI akan memperkuat manusia, atau justru menyingkirkannya?

Sejarah mungkin tidak akan mengenang era ini sebagai puncak kemajuan teknologi, melainkan sebagai titik balik ketika ketimpangan mengambil bentuk baru—lebih halus, lebih sistemik, dan lebih sulit dilawan.

AI dan Hilangnya Lapangan Kerja

Dalam teori ekonomi, otomatisasi membawa dua efek sekaligus: efek produktivitas dan efek displacement. Yang pertama meningkatkan efisiensi dan output, sementara yang kedua menggantikan manusia dari pekerjaan yang sebelumnya mereka lakukan.

Masalahnya, dalam praktik, efek displacement kerap lebih dominan—terutama dalam jangka pendek. Pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak serta-merta dapat berpindah ke sektor baru. Keterampilan tidak selalu kompatibel, dan peluang tidak selalu tersedia.

Gelombang AI bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi pergeseran mendalam dalam struktur ekonomi dan sosial. Jika revolusi industri sebelumnya menggantikan tenaga fisik, AI justru menyasar pekerjaan berbasis pengetahuan—yang selama ini menjadi tulang punggung kelas menengah. Pekerjaan administratif, layanan pelanggan, hingga pemrograman tingkat awal mulai tergerus.

Dalam banyak kasus, yang hilang bukan hanya pekerjaan, melainkan nilai dari keahlian itu sendiri.

Fenomena ini menegaskan paradoks baru: semakin tinggi produktivitas, semakin menurun nilai manusia dalam proses produksi. AI tidak hanya menggantikan pekerjaan, tetapi juga mengkomodifikasi keterampilan—menjadikan apa yang dulu langka kini mudah direplikasi oleh mesin.

Ketimpangan Baru dalam Ranah Lama ala Bourdieu

Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1986), ketimpangan tidak sekadar soal pendapatan, melainkan distribusi modal: ekonomi, budaya, dan sosial. Di era AI, ketiga bentuk modal ini terkonsentrasi secara ekstrem. AI berkembang bukan dalam ruang netral, melainkan dalam “field” kekuasaan (Bourdieu, 1993)—arena pertarungan di mana para aktor bersaing menentukan aturan main dan mengakumulasi berbagai bentuk modal.

Infrastruktur dan data dikuasai perusahaan teknologi global (modal ekonomi), pengetahuan algoritmik berada di tangan segelintir ahli (modal budaya), dan akses terhadap ekosistem inovasi ditentukan oleh jejaring eksklusif (modal sosial). Ketika distribusi modal timpang, teknologi berhenti menjadi alat emansipasi dan berubah menjadi instrumen dominasi.

Nilai ekonomi dari data dan algoritma pun terkonsentrasi pada segelintir pihak. Dalam lanskap ini, berlaku logika “winner-takes-all”: satu platform menguasai segalanya, satu inovator menyapu pasar global.

Ketika Kelas Menengah Tergerus

Dampak paling nyata dari otomatisasi adalah pada kelas menengah—kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi. Pekerjaan manufaktur, administrasi, dan pekerjaan rutin lainnya perlahan menghilang atau terdegradasi.

Dalam konteks Indonesia, gejala ini mulai terlihat. Ekonomi digital tumbuh pesat, tetapi kesenjangan digital juga melebar. Mereka yang terpapar naik tangga sosial, sementara yang tidak tertinggal.

Kondisi ini diperparah oleh struktur investasi AI yang eksklusif. Berbeda dengan era teknologi sebelumnya yang relatif terbuka, banyak perusahaan AI berkembang melalui pendanaan privat yang hanya dapat diakses oleh kelompok elite.

Akibatnya, keuntungan ekonomi dari AI tidak tersebar luas, melainkan memperlebar jurang antara yang memiliki dan yang tidak.

Dampaknya terasa di pasar kerja. Pekerjaan entry-level—khususnya di sektor berbasis pengetahuan—mulai menyusut. Lulusan baru menghadapi pasar kerja yang semakin sempit, memunculkan generasi “overqualified but underemployed”—terdidik, tetapi tidak terserap.

Dalam kerangka Bourdieu, ini mencerminkan krisis habitus: ketika keyakinan bahwa pendidikan menjamin mobilitas sosial tidak lagi selaras dengan realitas struktural.

Demokratisasi Semu Teknologi

Ketika kekayaan terkonsentrasi, pengaruh politik ikut menguat. Demokrasi berisiko menyusut menjadi arena yang dikendalikan elite ekonomi.

Narasi bahwa AI akan “mendemokratisasi” teknologi seolah muncul. Lebih banyak orang kini dapat mengakses teknologi. Namun di balik itu, terjadi penurunan sejumlah bidang pekerjaan yang selama ini menopang kelas menengah.

Teknologi yang diklaim memberdayakan justru berpotensi mengikis daya tawar manusia.

Indonesia tidak kebal terhadap kondisi ini. Otomatisasi di sektor ritel, penggunaan algoritma dalam rekrutmen, hingga dominasi platform global menunjukkan bahwa transformasi berjalan lebih cepat daripada kesiapan regulasi. Negara kerap hadir terlambat—mengatur setelah dampak terjadi.

Kontrak Sosial Baru atau Krisis Berkepanjangan

Masa depan AI bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ia adalah hasil pilihan politik dan kebijakan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian merancang kontrak sosial baru: reformasi pajak digital, distribusi kepemilikan teknologi, pendidikan adaptif, dan perlindungan pekerja terdampak.

Gagasan seperti asuransi upah, kepemilikan saham publik, hingga pendapatan dasar universal bukan lagi utopia, melainkan kebutuhan yang semakin mendesak.

Lebih dari itu, diperlukan tawar-menawar baru antara negara dan sektor swasta—agar inovasi tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga keadilan.

Negara Harus Kembali Hadir

Solusi utama adalah kehadiran negara yang lebih tegas. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu merumuskan kebijakan holistik lintas sektor. Yang diperlukan bukan sekadar peralihan teknologi, yang justru menghasilkan roadmap “peta buta”—tanpa orientasi, tanpa akuntabilitas, tanpa jalan keluar.

Narasi keberpihakan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap perlu dijalankan melalui startup AI di sektor perikanan dan pertanian presisi. Teknologi mahal disederhanakan menjadi lebih efisien dan efektif melalui perangkat kecerdasan buatan. Namun, tanpa pengawasan kuat dan ekosistem bisnis yang matang, inovasi justru membuka ruang penyimpangan—termasuk praktik mark-up yang merusak kepercayaan publik.

Masalahnya bukan pada arah inovasi, melainkan pada cara implementasinya. Tanpa kebijakan terpadu, teknologi berubah dari solusi menjadi ilusi.

Penutup

Pada akhirnya, pertanyaan tentang AI bukanlah soal kecanggihan teknologi, melainkan soal keberpihakan: apakah ia akan memperkuat manusia, atau menggantikannya? Apakah ia akan memperluas kelas menengah, atau justru mengikisnya?

Ketika kelas menengah melemah, yang terancam bukan hanya ekonomi—melainkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Dan mungkin, suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada kita yang membiarkan perkembangan AI tanpa kendali.

*) Ramdansyah, Praktisi Hukum, Sekretaris Asosiasi Pedagang Komputer Layak Pakai (Apkomlapan) Harco Mangga Dua