SPKLU Masih Minim, Mobil Listrik Bisa Disalip ‘Hybrid’?
Poin Penting
|
BADUNG, investortrust.id – Minimnya jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dinilai menjadi tantangan utama bagi perkembangan mobil listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Kondisi ini membuka peluang mobil hibrida (hybrid) lebih dilirik konsumen karena dinilai lebih praktis dan minim risiko saat digunakan untuk perjalanan jauh.
Pengamat otomotif dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, pertumbuhan penjualan mobil listrik dalam beberapa tahun terakhir tidak diiringi kesiapan infrastruktur pengisian daya. Akibatnya, pengguna sering menghadapi antrean panjang, terutama di jalur tol dan saat musim liburan.
“Pertumbuhan (EV) lebih cepat dari SPKLU. Akhirnya waktu antrenya meski dengan (fast charging) satu jam bisa 80%, tapi di satu SPKLU yang sama udah antre tiga mobil, bete banget,” ujar Yannes, di Badung, Bali, baru-baru ini.
Baca Juga
VinFast Bakal Ekspansif di 2026, Targetkan Jadi Nomor Satu di Industri EV Nasional
Ia menilai pengalaman tersebut berpengaruh besar pada keputusan konsumen. Ketika mobil listrik dianggap merepotkan untuk kebutuhan sehari-hari maupun perjalanan jauh, konsumen cenderung memilih alternatif yang lebih aman dan fleksibel, seperti mobil hibrida.
Selain infrastruktur, Yannes Pasaribu menyoroti potensi kenaikan harga mobil listrik ke depan seiring perubahan kebijakan dan insentif. Kenaikan harga tersebut bisa semakin menekan minat beli masyarakat, terutama di segmen menengah.
Mobil hibrida juga dinilai unggul karena tidak sepenuhnya bergantung pada pengisian listrik. Konsumen masih bisa mengandalkan bahan bakar minyak (BBM) tanpa khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan, dengan jarak tempuh yang relatif panjang dalam sekali pengisian.
"Antre tujuh mobil di-charger kayak fast charging gitu, akhirnya dia (konsumen) mencari yang rasional aja deh, ya udah beli hybrid," kata dia.
Yannes juga menekankan pentingnya peran produsen mobil dalam membangun ekosistem kendaraan listrik. Produsen tidak seharusnya hanya menjual kendaraan, tetapi juga ikut bertanggung jawab menyiapkan fasilitas pendukung, seperti charger rumah dan kolaborasi dengan penyedia listrik.
“(Produsen) jangan jualan mobil doang, terus lepas tangan, harus bangun ekosistem. Yang belinya kesal, dia pindah ke hybrid,” tegas dia.
Baca Juga
Purbaya Sebut Belum Terima Proposal Soal Insentif Mobil Listrik
Dalam jangka pendek, Yannes Pasaribu memperkirakan tren mobil hybrid akan terus menguat, terutama menjelang periode mobilitas tinggi, seperti mudik dan libur Natal serta Tahun Baru. Faktor kenyamanan dan kepraktisan menjadi pertimbangan utama konsumen.
Mobil listrik juga punya risiko biaya perawatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, pemerintah belum berencana memberikan insentif untuk impor mobil listrik tahun depan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan, hingga saat ini belum ada kabar terkait keberlanjutan pemberian insentif untuk impor mobil listrik tahun depan. Padahal,fasilitas itu akan berakhir pada 31 Desember 2025 sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi.
Baca Juga
BYD dan Denza Kuasai 57% Pasar Mobil Listrik Nasional, Ini Model Paling Favorit
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono menjelaskan, pihaknya belum melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait mengenai keberlanjutan regulasi insentif moblil listrik tersebut.
"Memang sampai dengan hari ini, kami belum juga, atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan K/L terkait keberlanjutan insentif ini," ucap Tunggul pada diskusi Forwin bertajuk 'Polemik Insentif BEV Impor' di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Oleh sebab itu, Tunggul memperkirakan kebijakan insentif untuk mobil listrik tidak akan dilanjutkan pada 2026.

