BSN Genjot Pemerataan Infrastruktur Mutu Demi Wujudkan Ekonomi Berdaya Saing

JAKARTA, investortrust.id - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur mutu sebagai fondasi untuk mendorong daya saing ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan pada saat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025.

Plt. Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono menjelaskan, infrastruktur mutu nasional (IMN) yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi berperan penting bagi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang kokoh dan terpercaya serta dapat mendongkrak daya saing industri dalam negeri.

"Dimana ketiga-tiganya itu menjadi fondasi digunakan untuk memperkuat ekonomi, memperkuat daya saing, sekaligus untuk perlindungan masyarakat dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, serta aspek lingkungan hidup," ucap Kristianto saat konfrensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kendati demikian, pemerataan infrastruktur mutu nasional masih menjadi tantangan. Pasalnya, di sejumlah daerah, layanan IMN belum tersedia seoptimal wilayah lainnya, sehingga pemenuhan persyaratan mutu kerap membutuhkan waktu, biaya, dan upaya tambahan dari pelaku usaha.

Baca Juga

Resmikan 4 Infrastruktur, Prabowo Hadirkan Dampak Nyata bagi Mobilitas Publik

Berdasarkan data BSN, dari total 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dengan status aktif yang terakreditasi di Indonesia, sebanyak 1.704 atau 64,4% berada di Pulau Jawa. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur memiliki 233 LPK terakreditasi atau sekitar 5% dari keseluruhan.

Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga sertifikasi yang terakreditasi secara nasional, sebagian besar berlokasi di pusat pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Timur tersedia 8 lembaga sertifikasi produk.

Mengenai kondisi tersebut, Kristianto menyebutkan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, seperti di antaranya pemerintah daerah (Pemda) dan juga perguruan tinggi untuk dapat memperluas jangkauan layanan IMN agar pelaku usaha di seluruh wilayah dapat memperoleh pembuktian mutu secara lebih efisien.

"Kami sudah ada 56 MOU dengan perguruan tinggi, dan sudah cukup banyak laboratorium yang ada di perguruan tinggi. Sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi-kolaborasi ini, LPK itu bisa mulai tersebar merata ke, terutama ke luar pulau Jawa, terutama ke ibu negeri Timur," ungkapnya.