Investasi Transportasi Era Prabowo Tembus Rp 668 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap kebutuhan investasi swasta di era Presiden Prabowo Subianto (2025 – 2029) tembus Rp 668,802 triliun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Antoni Arif Priadi menyebutkan, total kebutuhan anggaran lima tahun ke depan mencapai Rp 932,96 triliun, tetapi kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu membiayai 23% atau sekitar Rp 217 triliun. Menurutnya, strategi bauran pendanaan sudah dipetakan sejak awal agar pembangunan tidak bergantung pada APBN.
Baca Juga
Tumbuh 15,23%, Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 412,13 Triliun per Agustus 2025
“Yang bisa disediakan selama lima tahun oleh APBN hanya 23% atau Rp 217 triliun. Sisanya, Rp 668 triliun, itu kita berkomunikasi melalui KPBU (kerja-sama pemerintah dan badan usaha) atau investasi murni non-APBN,” kata Antoni dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Antoni mencontohkan proyek strategis transportasi melalui skema non-APBN, seperti pengelolaan jalur kereta api lintas Rantauprapat – Kota Pinang Segmen II, pengerukan delapan pelabuhan, hingga pengembangan Bandar Udara (Bandara) Singkawang di Kalimantan Barat. “Kita belum mampu menggunakan APBN untuk pengelolaan pengerukan dan seterusnya,” tuturnya.
Berdasarkan paparan Kemenhub, total indikasi bauran pembiayaan non-APBN Rp 668,802 triliun mencakup empat sektor transportasi. Sektor perkeretaapian menyerap porsi terbesar dengan kebutuhan Rp 627,450 triliun untuk 15 kegiatan, di antaranya perpanjangan jalur kereta cepat menuju Surabaya, reaktivasi sejumlah jalur nonaktif, pembangunan jalur logistik menuju Pelabuhan Patimban, hingga pengembangan MRT dan LRT.
Adapun sektor transportasi laut membutuhkan Rp 39,435 triliun untuk 54 kegiatan, seperti pengembangan pelabuhan, investasi konsesi wilayah tertentu, terminal umum, dan kerja sama pemanfaatan aset pelabuhan.
Lebih lanjut, sektor integrasi transportasi memerlukan Rp 1,075 triliun untuk 57 kegiatan pembangunan prasarana integrasi multimoda, termasuk kawasan pariwisata dan wilayah metropolitan. Sementara itu, sektor transportasi udara membutuhkan investasi Rp 841 miliar untuk pengembangan Bandara Singkawang.