Soal Internet Satelit Langsung ke HP, Kemenkomdigi: Masih Kajian Awal
SRAGEN, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan kajian mengenai layanan internet satelit langsung ke smartphone atau direct-to-device (D2D) masih berada pada tahap awal. Pemerintah saat ini tengah menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Dirjen Infrastruktur Digital Kemenkomdigi Wayan Toni mengatakan, teknologi D2D yang mengandalkan jaringan satelit non-terrestrial network (NTN) masih dikaji dan belum ada keputusan final.
“Itu direct to device baru kajian yang akan kami bawa nanti ke ITU (International Telecommunication Union). Ada frekuensi 2,1, ada teknologi NTN. Itu masih kajian, belum tahu, masih masukan-masukan saja,” ujarnya di Sragen, Jumat (5/11/2025).
Ia juga enggan berkomentar lebih jauh lantaran tahap konsultasi publik masih terus berjalan.
“Kita belum tahu karena masukannya kan belum tahu,” jelas Wayan.
Sebelumnya, Kemenkomdigi diketahui membuka konsultasi publik mengenai potensi penerapan layanan internet satelit D2D di Indonesia. Melalui proses ini, pemerintah ingin menghimpun pandangan dari industri, akademisi, dan masyarakat mengenai peluang serta tantangan teknologi baru tersebut.
Teknologi NTN-D2D dinilai memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan konektivitas, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan perairan yang sulit dijangkau jaringan terestrial. Sistem ini memungkinkan perangkat seperti ponsel terhubung langsung ke satelit tanpa perlu menara atau infrastruktur darat tambahan.
Baca Juga
Lewat Program Tani Digital, Menkomdigi Dorong Pemanfaatan IoT ke Petani
Konsep D2D ini sejalan dengan arah transformasi digital Indonesia yang menekankan pemerataan akses internet hingga ke pelosok negeri. Teknologi semacam ini juga berpotensi melengkapi jaringan fiber dan 5G yang sudah berjalan di berbagai daerah.
Kemenkomdigi menyebut kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan rencana strategis 2025-2029 yang mendukung target RPJMN dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah berharap hasil konsultasi publik dapat menjadi dasar kebijakan yang mendorong adopsi teknologi digital secara inklusif dan berkelanjutan.
