Pemerintah Gelontorkan Rp 56,4 Triliun untuk UMKM Tahun Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeklaim telah mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 56,4 triliun pada 2025.
Jumlah ini terpantau naik dari anggaran 47,8 triliun untuk tujuan yang sama pada 2024.
Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Subandono memaparkan, jumlah tersebut salah satunya masuk ke anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1,6 triliun. Nominal ini berada di Kementerian UMKM sebesar Rp 500 miliar untuk dukungan fasilitasi promosi dan pemasaran serta fasilitasi penguatan wirausaha.
Selanjutnya Kementerian Koperasi juga mendapat sumber dana yang sama, sebesar Rp 500 miliar untuk penerapan digitalisasi koperasi. Sedangkan Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp 200 miliar untuk fasilitas dan pembinaan industri halal.
“K/L lainnya Rp 400 miliar,” sebut Subandono dalam UMKM Connect bertema Menggerakkan UMKM Lewat Dana Transfer Daerah, di Ritz Carlton Kuningan, Kamis (23/10/2025).
Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dikhususkan untuk UMKM ada senilai Rp 500 miliar, terbagi atas dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 200 miliar dan DAK non-fisik Rp 300 miliar.
Baca Juga
CEO Investortrust: Dana ke Daerah Penting untuk Dongkrak Sektor UMKM
DAK Fisik diperuntukkan revitalisasi tiga sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta revitalisasi tiga unit pasar. Sedangkan DAK nonfisik rencananya disalurkan untuk dana Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM) 27 daerah, serta dana Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) kepada 32.500 peserta
Melalui lembaga lainnya, pemerintah juga memberikan subsidi bunga perbankan senilai total Rp 38,4 triliun tahun ini. Keringanan bunga diberikan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sebaran penerima, antara lain 1,87 juta debitur di Jawa, 780.000 debitur di Sumatra, dan 360.000 debitur di Sulawesi.
“Bahkan ada pembiayaan UMKM di angka Rp 16 triliun. Tadi disampaikan KemenUMKM kami sudah menempatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara dan BSI sudah ada Rp 16 triliun khusus untuk pelaku UMKM dan koperasi,” sambung Subandono.
Dia pun menegaskan bahwa dukungan APBN terhadap UMKM terus meningkat setelah pandemi Covid-19, mulai dari Rp 14 triliun pada 2021, ke kisaran Rp 30 triliun pada 2022, sampai menjadi Rp 56,4 triliun pada 2025.
“Artinya tidak ada transfer daerah turun karena belanja pusat dan daerah adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Kalau dana daerah kurang kita bisa lihat skema pendanaan di pusat sehingga saling melengkapi dan angkanya Rp 56,4 triliun di 2025 sangat tinggi,” pungkasnya.