Proyek 'Waste to Energy' Dikelola Danantara, Bukan dari APBN PU
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyampaikan, proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang akan disuntik Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Rp 91 triliun tidak akan ‘mencaplok’ anggaran Kementerian PU.
Diana menjelaskan, proyek tersebut akan dikelola Danantara bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan kementerian terkait melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Baca Juga
Telkom Perkuat Tata Kelola Sampah di Desa Cijaura Bandung Lewat Greenhouse & Fasilitas Organik
“Enggak, kalau untuk hal tersebut bukan dilaksanakan di Kementerian PU. Kemarin pada saat kita rapat harmonisasi, nanti akan dikelola dengan Danantara atau mungkin dengan KPBU, tetapi bukan APBN di Kementerian PU,” ungkap dia di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).
Diana menambahkan, pelaksanaan proyek ini akan melibatkan beberapa instansi, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup (LH), PT PLN (Persero), hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Ya, bukan di Kementerian PU. Nanti ada di (kementerian) LH, ada PLN, ada (kementerian) ESDM, dan dengan Danantara,” tutur dia.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengklaim, saat ini proyek waste to energy telah menarik sejumlah investor yang datang dari dalam dan luar negeri.
Ia menuturkan calon investor datang dari sejumlah negara, seperti China, Korea Selatan, Belanda, Jerman, Jepang, Australia, Singapura, serta Malaysia. “Jadi ketertarikannya sih lumayan tinggi ya,” kata Rosan beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Indonesia Hasilkan 70 Juta Ton Sampah per Tahun, Kapasitas TPA Menipis
Ia menekankan proyek waste to energy yang akan diimplementasikan di 33 kota seluruh Indonesia, membutuhkan angka investasi sebesar Rp 91 triliun. Sebelum mengeksekusi di 33 kota, Rosan menjelaskan kembali bahwa proyek ini akan dimulai di 10 kota prioritas terlebih dahulu.
“Kita mulai dengan 10 (kota) pertama karena baru kemarin oleh Kementerian LH yang melakukan asesmen dari segi kesediaan sampahnya dan juga dari segi kesediaan airnya,” ungkap Rosan.