PU Bidik Pembangunan Berkelanjutan di 50 Kota Baru, Simak Rencananya di 2026

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 melalui visi pembangunan PU608. Program tersebut mencakup penghapusan kemiskinan, efisiensi investasi infrastruktur, serta pemerataan pertumbuhan wilayah lewat pembangunan 50 kota dan kawasan baru di luar Pulau Jawa.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa visi PU608 merupakan bagian implementasi arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur pada 2045.

“PU608 terdiri dari tiga angka, tetapi hanya memiliki satu misi, yakni kemakmuran dengan keadilan,” kata Dody dalam sambutannya di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga

AHY: RI Perlu Jalur Sendiri Capai Pembangunan Keberlanjutan, Tak Tiru Negara Maju

Hingga akhir 2024, lanjut Dody, Kementerian PU telah membangun dan merehabilitasi sekitar 3.000 sekolah, lebih dari 100 madrasah, serta ratusan universitas di berbagai wilayah.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pendidikan menjadi bagian strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersempit kesenjangan sosial. “Ruang kelas bukan sekadar bangunan, melainkan pintu keluar dari kemiskinan. Ia bukan konstruksi, melainkan pembebasan,” ucap Dody.

Untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, tambah Dody, Kementerian PU mengembangkan proyek strategis yang mencakup laboratorium ketahanan di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Proyek tersebut dirancang dengan sistem perencanaan dan pendanaan terintegrasi agar hasilnya terukur dan berkelanjutan.

Target pembangunan 2026

Pada 2026, kata Dody, Kementerian PU menargetkan pembangunan 12.000 titik irigasi, 700 proyek infrastruktur air minum, 80 fasilitas pengelolaan sampah, serta 600 proyek sosial-ekonomi. “Ketahanan paling kuat adalah yang berakar di masyarakat. Karena itu, infrastruktur berbasis komunitas menjadi fokus kami,” tutur Dody.

Selain melalui APBN, pembiayaan pembangunan juga didorong lewat skema kerja-sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mempercepat infrastruktur hijau dan berkeadilan. Beberapa proyek KPBU yang telah disiapkan mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, dan fasilitas pengelolaan sampah di Lampung, Jawa Barat, dan Balikpapan.

Baca Juga

Progres Pembangunan MRT Jakarta Bundaran HI - Kota Capai 53,32%

“Kami percaya pembiayaan publik saja tidak cukup menanggung beban pembangunan. Tidak ada pemerintah yang bisa berdiri sendiri, tidak ada dunia usaha yang tumbuh sendiri, dan tidak ada komunitas yang mampu bertahan sendiri namun kalau bersama, kita bisa,” ujar Dody.

Dody menyinggung tantangan perubahan iklim yang sudah dirasakan di berbagai daerah, seperti kenaikan muka air laut di Semarang, ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan banjir besar di Bali.

Ia menekankan, setiap proyek pembangunan harus memperkuat ketahanan jangka panjang. “Krisis iklim bukan hal abstrak. Dampaknya sudah nyata di Indonesia,” tegas Dody.

Dia menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi nilai dan keadilan. “Infrastruktur berkelanjutan bukan sekadar beton, melainkan keyakinan. Ia bukan hanya proyek, tetapi perlindungan,” pungkas Dody.