Kemenkop: Bukan 'Top-Down', Kopdes Merah Putih adalah Program 'Bottom-Up'
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, membantah program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bersifat 'Top-Down'. Sebaliknya, ia menyebut Kopdes Merah Putih merupakan program yang menitikberatkan konsep 'Bottom-Up'.
Farida menjelaskan, meski pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun program prioritas ini pada kenyataannya dijalankan dan dikelola oleh masyarakat desa. Hal itu terlihat dari proses pembentukan pengurus maupun pengelola koperasi yang dilakukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus).
"Ini menjadi bukti bahwa kehadiran program Kopdes (Merah Putih) ini adalah menempatkan masyarakat desa bukan lagi sekadar objek melainkan sebagai subjek utama pelaku ekonomi," kata Farida saat menyampaikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional di Banten, Jumat (26/9/2025).
Ia mengatakan, program Kopdes Merah Putih ini dirancang agar masyarakat desa memiliki kepemilikan nyata terhadap ekonomi yang mereka bangun.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” katanya.
Sebagai upaya mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan kegotongroyongan, pemerintah membantu dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN/BUMD. Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan Kopdes Merah Putih ini dapat segera beroperasi sehingga segera memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat desa.
Farida mengungkap program Kopdes Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down. Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola dalam melakukan praktek bisnisnya. Pemerintah hanya sebatas fasilitator dan membantu pengawasan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari masing-masing desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat.
Baca Juga
Kabar Gembira! Kopdes Merah Putih Siap Serap Jutaan Tenaga Kerja Baru
"Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” tuturnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya percepatan operasionalisasi. Kerja kolaboratif diperlukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan anggota masyarakat.
“SDM di Kemenkop itu terbatas, jadi saya mohon kerjasama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” lanjutnya.
Dukungan Pencairan Pembiayaan dari Bank Himbara
Wamenkop Farida mengatakan, dalam waktu dekat ditargetkan sekitar 1.000 unit Kopdes Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung tahap operasionalisasi.
“Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan Pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” jelasnya.
Ia berharap melalui forum Rapat Koordinasi Regional yang diadakan secara pararel ini dapat dijadikan sebagai ajang melakukan konsolidasi strategi dalam rangka mempercepat operasional Kopdes Merah Putih di wilayahnya masing-masing. Ia memastikan pemerintah pusat siap mendukung dari sisi kebijakan, fasilitasi, dan penguatan akses pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih.
"Mari kita petakan secara detail kebutuhan dan kendala yang ada, lalu kita susun rencana aksi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan mitigasi sejak dini akan mempermudah menyelesaikan masalah yang akan muncul di kemudian hari," ujarnya.
Dukungan Pemerintah Provinsi terhadap Kopdes Merah Putih
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Banten H.R. Achmad Dimyati menegaskan dukungan penuh Pemprov Banten terhadap program Kopdes Merah Putih. Diakui bahwa koperasi masih akan tetap menjadibsoko guru ekonomi nasional.
Baca Juga
Dengan program yang dibangun dengan sistem bottom-up diharapkan tidak akan mengulang kegagalan membangun koperasi di masa lalu seperti Kredit Usaha Tani (KUT). “Kita harap Kopdes ini tidak gagal seperti KUT. Koperasi diharapkan bisa tumbuh dari tingkat desa, kelurahan, hingga memberi multiplier effect besar sekali,” tegasnya.
Saat ini di Provinsi Banten seluruh desa dan kelurahan sudah terbentuk Kopdes Merah Putih kecuali di wilayah Badui. Namun untuk yang beroperasi baru sekitar 20 persen. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Banten menyiapkan penghargaan bagi Kopdes Merah Putih yang terbaik dalam menjalankan operasional dan bisnisnya.
“Kami akan memberikan reward pada koperasi yang terbaik dalam pengelolaannya. Saya ingin koperasi tumbuh menjadi percontohan di Indonesia,” kata Dimyati.