HIPMI Dorong Perencanaan Matang SPBU Swasta, Dukung Kebijakan Menteri ESDM Terkait BBM
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menanggapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU swasta seperti BP dan Shell di wilayah Jabotabek. Ia menilai langkah yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sudah tepat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan Pak Bahlil sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo mengenai komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara. Ini merupakan arah kebijakan yang jelas terkait ketahanan energi nasional,” ujar Anggawira dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).
Anggawira yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu Bara, dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO), menyampaikan bahwa pemerintah telah memberi kelonggaran tambahan kuota impor BBM sebesar 10% dibandingkan tahun 2024. Realisasi impor BBM hingga saat ini bahkan telah mencapai 110%.
Namun demikian, ia menilai terjadinya kekosongan stok di SPBU swasta menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan logistik oleh pelaku industri. Menurutnya, peningkatan kuota impor seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan masing-masing SPBU, bukan dilakukan secara rata.
“Ke depan, perlu perbaikan dalam menyusun kebutuhan. Tidak bisa dipukul rata kenaikan impornya masing-masing 10%. Harus sesuai dengan kondisi dan pengembangan masing-masing SPBU,” jelasnya.
Terkait arahan Menteri Bahlil agar badan usaha (BU) swasta membeli base fuel dari Pertamina, Anggawira menilai hal tersebut merupakan solusi yang adil dan bisa memastikan pasokan tetap tersedia tanpa mengganggu kelangsungan bisnis.“Saya nilai ini jalan tengah yang bagus. Dengan mekanisme ini, kebutuhan BBM swasta tercukupi dan bisnis bisa berjalan normal,” lanjutnya.
Baca Juga
Pemerintah Masih Kaji Implementasi B50, Opsi B45 Jadi Solusi?
Anggawira juga mengusulkan agar ke depan penyusunan kebutuhan BBM melibatkan lembaga independen demi transparansi, serta mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi produk dan layanan guna menciptakan persaingan sehat antara SPBU milik negara dan swasta.
“Saya harap Pertamina juga memperbaiki produk dan layanan agar tercipta persaingan yang sehat di sektor hilir BBM,” tegas Anggawira.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar kelangkaan BBM tidak lagi terjadi, dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM berkualitas di dalam negeri. Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya sinergi antara SPBU swasta dan Pertamina demi menjamin ketersediaan BBM sebagai kebutuhan vital masyarakat.
“Kalau mau lebih (kuota BBM), silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Pertamina itu representasi negara. Kita tidak bisa serahkan seluruhnya ke teori pasar karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).