Menko Muhaimin: Prabowo Pastikan Pajak UMKM Kecil Lewat Paket Ekonomi 8+4+5

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menyebut komitmen itu ditunjukkan Prabowo dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5.

Dikatakan oleh Muhaimin, lewat paket ekonomi 8+4+5, Prabowo ingin memastikan adanya kebijakan pajak sekecil-kecilnya bagi pengusaha UMKM. Menurutnya hal itu tertuang dalam salah satu dari delapan program akselerasi tahun 2025, yakni perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM.

“Pemerintahan Pak Prabowo akan menjaga pengeluaran UMKM untuk pajak sekecil-kecilnya,” kata Muhaimin saat menghadiri acara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (16/9/2025) dikutip dari keterangan tertulis.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu optimistis kebijakan relaksasi pajak kepada UMKM akan diperpanjang sebagai bentuk perlindungan kepada para pelaku usaha kecil.

Ia menilai kebijakan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM juga sebagai bentuk pelindungan agar sektor ini dapat terus bertumbuh dan naik kelas secara konsisten.

Baca Juga

Simak! Ini Dia 3 Dampak Positif Program Paket Ekonomi 8+4+5 

“Pajak sekecil-kecilnya untuk UMKM selamanya harus diterapkan untuk UMKM kita,” lanjut dia.

Di sisi lain, Cak Imin memastikan pemerintah akan konsisten berkolaborasi dengan para pengusaha UMKM demi memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

“Seluruh pejabat pemerintah, termasuk saya, bahu-membahu, berkolaborasi, seperti yang diperintahkan Bapak Presiden, untuk benar-benar mencapai target yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan paket ekonomi tahun 2025 yang disebut dengan paket ekonomi 8+4+5 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Paket ekonomi ini diumumkan Airlangga didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa seusai keduanya menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menyebut paket ekonomi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun untuk paket kebijakan ekonomi tersebut.

Adapun paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah berisikan delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program yang akan dilanjutkan tahun 2026, serta lima program untuk menyerap tenaga kerja.

Sejumlah program akselerasi seperti program magang lulusan perguruan tinggi, bantuan pangan kepada masyarakat, hingga layanan manfaat bagi pekerja penerima bukan upah (BPU) diluncurkan oleh pemerintah dengan harapan dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional.