Menko Muhaimin: Pemberdayaan Harus Jadi Orientasi Seluruh Kementerian

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pemberdayaan harus menjadi orientasi bersama seluruh kementerian dan lembaga, bukan hanya tanggung jawab kementerian di bawah koordinasi Kemenko PM. Kemenko PM mendorong hal itu lewat penguatan orkestrasi lintas kementerian.

Menurut Muhaimin, pembentukan Kemenko PM bukan sekadar penambahan struktur pemerintahan, melainkan upaya mengubah cara pemerintah merancang dan menjalankan pembangunan.

"Dengan didirikannya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ada paradigma baru pembangunan nasional, yaitu agar seluruh orientasi pembangunan menyiapkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera," ujarnya dalam Dialog Nasional Pemberdayaan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Muhaimin menekankan, setiap rupiah anggaran negara harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Keberhasilan pembangunan, katanya, tidak hanya diukur dari jumlah program atau bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperbaiki hidupnya secara berkelanjutan.

Baca Juga

Cak Imin Minta Kemenkeu Tak Pelit Anggarkan Program Pemberdayaan Masyarakat

"Ketika saya diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi menko, ini adalah pekerjaan yang berat sekali, plus sangat menantang. Kita harus meyakinkan semua pihak, terutama kementerian-kementerian dan lembaga, agar anggaran yang dimiliki setiap rupiahnya berorientasi kepada pemberdayaan," kata Muhaimin.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut tantangan Kemenko PM tidak berhenti pada penyelarasan program. Semangat pemberdayaan, kata dia, perlu menjadi cara pandang bersama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah.

Cak Imin mengatakan pemerintah akan terus mendorong jaminan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan lepas dari bantuan sosial (bansos).

"Tagline yang selalu kita gemakan, 'Bansos Sementara, Berdaya Selamanya'," katanya.

Menurut dia, strategi penanggulangan kemiskinan telah bergeser dari basis bansos. "Saatnya masyarakat tidak hanya menjadi penerima program pembangunan, tetapi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin, menjadi pelaku pembangunan," ujarnya.

Bansos, lanjutnya, tetap menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan, tetapi perlu diiringi pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, keterampilan, kesempatan usaha, dan sumber penghidupan berkelanjutan. Perlindungan sosial tetap diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.

Ia menilai program perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, pembangunan keluarga, pembangunan desa, dan perencanaan pembangunan perlu bergerak searah dan saling melengkapi agar dampaknya lebih kuat.

Dialog tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.