Integrasi Tarif Rp 10.000 Diperluas ke KAI Commuter dan LRT Jabodebek
Bagikan
Integrasi Tarif Rp 10.000 Diperluas ke KAI Commuter dan LRT Jabodebek
Poin Penting
●
Integrasi tarif Rp 10.000 akan diperluas mencakup KAI Commuter dan LRT Jabodebek.
●
Biaya transportasi masyarakat masih 12,46% dari biaya hidup, di atas standar ideal 10%.
●
Mobilitas harian Jabodetabek tembus 75 juta perjalanan, integrasi tarif menekan biaya dan waktu.
SURAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memperluas skema integrasi tarif Rp 10.000 lintas moda ke layanan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) dan LRT Jabodebek.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Intram) Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, saat ini integrasi tarif sudah berlaku di Jakarta untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Skema ini memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan lintas moda dalam tiga moda dengan tarif maksimum Rp 10.000.
"Ke depan, integrasi tarif ini akan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, termasuk KAI Commuter dan LRT Jabodebek," kata Risal dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (4/9/2025).
Light Rail Transit (LRT) Jabodebek saat melintasi jalur Setiabudi di Stasiun Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Foto: Investortrust/Dicki Antariksa. ()Source:
Menurut Risal, langkah ini menjadi fondasi menuju konsep mobility as a service (MaaS), yakni berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi.
Risal mengungkapkan, pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi yakni 12,46% dari total biaya hidup, sementara standar ideal menurut Bank Dunia tidak lebih dari 10%. "Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat, dengan integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan," jelasnya.
Selain faktor biaya, kata Risal, tantangan juga muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Ia menyebut, pergerakan harian di Jabodetabek mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. "Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat," pungkas Risal.
