Truk ODOL Bakal Dilarang Tahun Ini, tetapi Tunggu Alat WIM Dipasang Dahulu
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah menargetkan pemberlakuan kebijakan larangan operasi truk over dimension over load (ODOL) atau zero ODOL dapat segera diterapkan tahun ini. Namun, ada kemungkinan penerapan kebijakan tersebut mundur dari jadwal semula.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, permintaan tambahan waktu sosialisasi dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menjadi salah satu alasan mundurnya jadwal tersebut.
Selain itu, operator jalan tol juga meminta waktu tambahan untuk pemasangan alat pemantauan kendaraan yang kelebihan muatan alias weight in motion (WIM) di beberapa titik ruas tol.
Baca Juga
Sopir Truk ODOL Demo di Monas Tuntut 5 Hal ini, Kemenhub Siap Dialog
Dudy memastikan, penundaan tidak akan berlangsung lama. Penerapan kebijakan tidak akan bergeser hingga 2027 seperti yang beredar di publik. “Mundur mungkin ya, tetapi tidak sampai terlalu lama,” kata Menhub kepada wartawan dalam media gathering di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menurut Dudy, penundaan akan memberikan peluang meningkatnya angka kecelakaan yang berkaitan dengan kendaraan ODOL.
Ia menambahkan, tujuan utama kebijakan zero ODOL adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan. Ihwal itu, penerapannya dinilai mendesak, meskipun perlu mempertimbangkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Concern-nya keselamatan, mau tidak mau kita harus jalan. Saya sih maunya tahun ini,” kata Dudy.
Baca Juga
Sopir Truk ODOL Demo di Monas Tuntut 5 Hal ini, Kemenhub Siap Dialog
Terkait anggapan bahwa kebijakan zero ODOL dapat memicu inflasi, Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian. Dikatakan Dudy, pembahasan mengenai dampak ekonomi dan potensi inflasi dari kebijakan ini masih terbuka dan akan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.
“Apakah akan timbulkan inflasi? Ini masih bisa diperdebatkan. Kita masih berhitung sejauh mana inflasi ini bisa terjadi dan pengaruhnya ke perekonomian,” pungkas dia.