Ngamuk di DPR, Bahlil "Semprot" Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN karena Beda Data
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjukkan kekesalannya terhadap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR, Rabu (2/7/2025).
Kemarahan Bahlil muncul karena ketidaksesuaian data yang dia terima dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) dengan PLN. Menurut data Ditjen Gatrik, ada 5.600 desa yang belum dialiri listrik. Namun, hal ini tidak sesuai dengan data yang diterima PLN, yaitu sebanyak 10.000 desa.
Baca Juga
Tarif Listrik Malaysia Naik, Indonesia Bisa Tikung Investasi Data Center?
“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan (aliri listrik), tetapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa. Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?,” ucap Bahlil saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Rabu (2/7/2025).
Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar desa-desa tersebut bisa mendapatkan pasokan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hal ini menjadi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi. Apalagi, penggunaan PLTS akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional guna mencapai net zero emission (NZE).
“Bapak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Namun, kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Baca Juga
Subsidi Listrik 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp 104 Triliun, Ini 3 Hal yang Mempengaruhi
Dia menerangkan, hal ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait biaya yang akan dikeluarkan. Program PLTS masuk desa ini nantinya dijalankan Kementerian ESDM, bukan dari PLN.
"Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara, dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Presiden dengan melihat skala prioritas," ujarnya.