PLN Fokus Dalam Negeri, Proyek Ekspor Listrik ke Singapura Diserahkan ke Swasta
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, perusahaan yang terlibat dalam proyek ekspor listrik bersih ke Singapura adalah swasta. Sedangkan untuk PLN tidak diprioritaskan.
Dia mengungkapkan, PLN memiliki tugas berbeda, yakni memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri. Sebab, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ditargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Baca Juga
Ekspor Listrik Hijau ke Singapura, Indonesia Buka 418.000 Lapangan Kerja
“Perusahaan yang terlibat swasta. PLN bisa iya, bisa tidak. PLN ini kan perusahaan listrik negara yang tanggung jawabnya besar, dia harus membangun 69 GW sampai 2034, dia harus membangun jaringan 48.000 kms atau 8.000 km,” ucap Bahlil seusai melakukan penandatanganan MoU Indonesia-Singapura soal ekspor listrik bersih di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Bahlil memaparkan, kapasitas ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 GW. Adapun untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan membutuhkan 18,7 GWp produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.
Untuk itu, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta dalam proyek ini. Sementara untuk PLN, akan ditinjau lebih dahulu kesanggupannya. Sebab, pemerintah tidak ingin pekerjaan PLN untuk memenuhi target RUPTL 2025-2034 jadi terganggu dengan adanya proyek ekspor listrik ini.
“Jadi kita lihat kemampuannya dahulu. Kalau kemampuannya bagus, ya oke. Kalau tidak, kita harus fokuskan dahulu pada kebutuhan pelayanan publik,” tegas mantan Menteri Investasi tersebut.
Baca Juga
Ditandai 3 MoU Bersejarah, Listrik Hijau RI Tembus Singapura
Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, Pemerintah Indonesia juga membuka kerja sama ekspor ke negara-negara tetangga, selain Singapura. Namun, satu hal yang menjadi catatan adalah kerja sama ini harus menguntungkan kedua negara, bukan salah satu pihak saja.
“Win-win itu 50-50 bukan 70-30. Itu yang selama ini saya bernegosiasi terus dengan Singapura agar harus saling menguntungkan. Ketika sudah ada titik temu saling menguntungkan, maka saya pikir juga kita harus membuka diri,” ujarnya.