Dari Asrama hingga Lapangan Bola, Ini Kemewahan Sekolah Rakyat Rp 150 Miliar ala Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa pembangunan satu unit Sekolah Rakyat akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 150 miliar.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, estimasi biaya tersebut berdasarkan rencana penyediaan lahan untuk pembanguan sekolah dengan luas 5,5 hingga 6 hektare, tergantung kesiapan pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga
Pemerintah Bakal Bangun Sekolah Rakyat Sekelas “Boarding School”, Berapa Anggarannya?
"Desain final (pembangunan Sekolah Rakyat) mungkin sekitar Rp 150-an miliar per unit. Selama ini kita harapkan yang diberikan itu minimun sampai 6 hektare," ujar Dody dalam press conference di Media Center Kementerian PU, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Dia mengatakan, sekolah ini akan berbentuk asrama yang terdiri jenjang pendidikan SD hingga SMA lengkap dengan fasilitas penunjang. Salah satu fasilitas utama yang akan dibangun adalah lapangan sepak bola.
Lebih lanjut, Dody menyebut, Presiden Prabowo Subianto juga ingin Sekolah Rakyat dapat mencetak bibit-bibit atlet sepak bola. "Kita bisa bikin (lapangan) mini soccer. Arahan Pak Presiden, kalau bisa bikin lapangan sepak bola yang full, sehingga banyak mencetak bibit-bibit baru di sepak bola," ungkap Dody.
Baca Juga
Lapor ke Prabowo, Menteri Dody Siapkan Infrastruktur Sekolah Rakyat di 65 Lokasi
Dody menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat baru akan dimulai pada tahap dua. Sementara itu, tahap pertama difokuskan pada renovasi sekolah-sekolah yang sudah ada. Pembangunan sekolah baru tahap dua ditargetkan 100 unit bisa dan rampung pada Juni 2026 sehingga siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027. "Sekitar 65 unit Sekolah Rakyat yang saat ini tengah direvitalisasi dari bangunan lama, bakal rampung Juli 2025 dan diresmikan Presiden Prabowo," kata dia.
Di sisi lain, Dody membeberkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan melibatkan BUMN karya. Rencana ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. "Perpresnya mengatakan kita bisa menugaskan BUMN karya, kan, karena percepatan," kata Dody.

