Presiden: Buang Semua Regulasi yang Tidak Masuk Akal
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar bekerja secara efisien, membuang semua regulasi yang tidak masuk akal, dan mempermudah semua proses untuk pengusaha.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia bertajuk "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan" di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
"Tolong kasih tahu kita mana pelaksanaannya yang tidak bagus, kita segera akan bertindak. Sekarang saya memberi garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, permudah semua proses untuk pengusaha," ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo pun berkelakar untungnya memiliki Presiden yang merupakan seorang mantan pengusaha juga. Selain reputasinya sebagai politisi dan mantan tentara, Prabowo adalah pengusaha kaya yang mengendalikan sejumlah perusahaan besar di berbagai industri. Perusahaan milik Prabowo yakni PT Nusantara Energy, perusahaan ternama yang dimilikinya sejak 2001, bergerak di industri tambang, batubara, dan perkebunan.
"Benar loh, saya itu 25 tahun kan di luar kekuasaan. Saya pengusaha, menghadap pejabat ini, mantan panglima menghadap, datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri," ungkap Prabowo.
Baca Juga
Di Tengah Perang Dagang, Prabowo Sebut Indonesia Incorporated
Lebih lanjut, Prabowo meminta kepada para menterinya untuk jangan ragu-ragu membuang semua regulasi atau perizinan yang tidak masuk akal. Menurut Prabowo ini semua dilakukan demi rakyat Indonesia.
"Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya, ada aja, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis (pertek). Pertek-pertek, apa itu pertek-pertek. Kadang-kadang pertek itu kebih galak daripada keputusan presiden," jelas Prabowo.
Sejalan dengan hal itu, Prabowo pun menegaskan menteri saat mengeluarkan peraturan teknis harus seizin dirinya agar selaras dan tak lagi menambah ruwet peraturan.
"Kadang-kadang pertek-pertek lebih galak dari Keputusan Presiden, nggak ada lagi pertek-pertek, pertek dikeluarkan kementerian harus seizin presiden RI," tegas Prabowo.
Baca Juga
Sebut Posisi Indonesia Kian Kuat di Tengah Isu Global, Luhut: Indonesia Ini Sakti Juga