Presiden Prabowo Minta 'Museum Demokrasi' Disisipkan di Desain Legislatif-Yudikatif IKN 

JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan ada ‘museum demokrasi’ dalam desain kawasan legislatif-yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Beliau (minta) nanti di lobi nanti ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan demokrasi itu seperti apa,” kata Diana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Adapun desain lain yang tengah digodok adalah atap gedung paripurna hingga desain interior bangunan. Menurut Diana, Presiden Prabowo tertarik dengan desain interior bangunan yang sempat dikunjunginya di India beberapa waktu lalu.

“Modelnya itu ada beberapa alternatif, kan belum dipilih presiden. Kita menyajikan bentuk alternatif yang menunjukkan bangsa Indonesia yang kokoh, elegan, dan modern,” ungkap dia.

Baca Juga

Serahkan Sertifikat Tanah ke Investor, OIKN Pastikan Pembangunan Ibu Kota Politik Berlanjut

Setelah desain disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, lanjut Diana, Otorita IKN akan melangsungkan pelelangan proyek kawasan legislatif dan yudikatif tersebut. “Tentunya, ini akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025 dan seterusnya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkapkan, desain ulang kompleks legislatif dan yudikatif IKN akan dipresentasikan ke Presiden Prabowo Subianto setelah retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah hingga 28 Februari 2025 mendatang.

Mulanya, dia menyampaikan, ada satu negara lagi yang akan menjadi desain dasar kompleks legislatif dan yudikatif selain dari India, Turki, dan Mesir, yakni negara kepulauan di Asia Selatan, Sri Lanka.

“Bu Wamen (Diana Kusumastuti) menyampaikan tidak hanya studi banding kepada tiga negara: Mesir, Turki dan India, beliau juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka. Kemudian dipaparkan hasil-hasil kerja di dua minggu ini seperti apa,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Kemudian, Dody mengatakan, tim penguat desain kompleks legislatif-yudikatif akan selesai digodok dan dipresentasikan setelah kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah pada 28 Februari 2025.

“Ada beberapa saran dari pak Menko (AHY) dan Kepala OIKN (Basuki Hadimuljono) yang nanti akan ditindaklanjuti oleh tim dan kemudian hasilnya mungkin dua minggu ke depan setelah urusan retret Magelang, kita akan minta waktu ke pak Presiden untuk memaparkan revisi desain (legislatif-yudikatif) itu,” jelasnya.