Cegah Ketergantungan LPG Impor, Pembangunan Jargas Jadi Solusi
JAKARTA, investortrust.id - Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) perlu semakin ditingkatkan. Selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji), juga mendorong terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang energi.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan, karena memiliki manfaat strategis "Ini dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional," ujar Josua dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).
Selain investasi korporasi, pembangunan jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. Padahal, tegas Josua, jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.
Baca Juga
Pemerintahan Diminta Segara Maksimalkan Jargas untuk Kurangi Beban Akibat Impor LPG
"Dari segi biaya, jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara," terangnya.
Menurut Josua, ada empat hal perlu dilakukan dalam rangka akselerasi jargas. Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu, seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. Perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas yang akan menekan biaya investasi dan distribusi. "Kedua, pembangunan jargas bisa dipercepat dengan skema public-private partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan," paparnya.
Ketiga, mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor. Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. "Salah satu kendala implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan," imbuh dia.
Baca Juga
Genjot Jargas, Pemerintah Patok Target Ambisius 5,5 Juta SR di 2030
Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan jargas ke rumah tangga (sambungan rumah tangga/SR) merupakan pihak yang paling konsisten menambah jumlah SR. Total terdapat 820.000 pelanggan atau setara 84.000 metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pembangunan jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memprihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton. "Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 (juta ton) sampai 7 juta ton," ungkap Bahlil.
Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp 60 triliun sampai Rp 80 triliun.