Ketergantungan Impor LPG Naik Jadi 83,97% pada 2026, ESDM Siapkan Mitigasi Pasokan
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) terus meningkat pada awal 2026 seiring produksi dalam negeri yang masih jauh di bawah kebutuhan nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Sesditjen Migas) Kementerian ESDM Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan porsi impor LPG pada 2025 mencapai 80,58% dari total kebutuhan nasional. Angka tersebut naik menjadi 83,97% pada periode Januari hingga akhir Februari 2026.
Baca Juga
ESDM Alihkan Pasokan LPG dari Timur Tengah ke AS dan Australia, Bahlil: Stok Nasional Aman
“Untuk kebutuhan LPG nasional tercatat sebesar 25.000 metric ton per hari pada 2025 dan sedikit naik menjadi 26.000 metric ton per hari pada 2026 hingga Februari akhir,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Rizwi, produksi domestik yang masih rendah membuat impor tetap menjadi sumber utama pasokan energi nasional, terutama di tengah gangguan jalur distribusi global akibat kendala di Selat Hormuz imbas ketegangan geopolitik Timur Tengah.
“Untuk situasi saat ini dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya pada 2026,” ungkap dia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor LPG Indonesia pada 2025 paling banyak berasal dari Amerika Serikat (AS) dengan porsi 70,07%, disusul Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 11,88%, dan Qatar sebesar 11,84%. Sementara itu, impor LPG 2026 hingga 1 April, komposisi impor terbesar masih berasal dari AS sebesar 68,91%, diikuti UEA 11,83%, dan Arab Saudi 7,36%.
Baca Juga
Dukung Imbauan Presiden, Pertamina Dorong Efisiensi LPG Rumah Tangga
Untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional, Ditjen Migas telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Langkah pertama adalah pengaturan konsumsi BBM dan LPG agar tetap wajar dan tepat sasaran. Surat pengaturan terkait dengan pengaturan ini sudah diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas.
“Kemudian kami mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara Timur Tengah yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz, menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia, dan negara-negara di ASEAN,” ujar Rizwi.
Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan operasi kilang dalam negeri untuk memperkuat produksi LPG. Rizwi mencontohkan, pada proyek RDMP Balikpapan, sebagian bahan baku nafta yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi polypropylene kini dialihkan untuk memperkaya output LPG.
“Bahan baku naftanya kemudian digeser untuk memperkaya produk LPG, untuk memperkuat pasokan LPG secara nasional,” ungkap Rizwi.
Pemerintah juga tengah melakukan pencarian pasokan tambahan atau hunting LPG, baik dari impor maupun produksi domestik. Bahkan, LPG yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan industri diupayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 kg yang banyak digunakan masyarakat.
“Selain itu, kami juga menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran kepada Pertamina Patra Niaga yang tadinya produksinya dijual kepada industri, tapi kami memberikan prioritas, usulan prioritas kepada kilang-kilang LPG swasta untuk diberikan produksinya penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga yang LPG-nya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” sebut Rizwi.