Menteri PU Beberkan Proyek Multiyear Bakal Molor Imbas Efisiensi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, semua proyek pembangunan yang dikerjakan dalam tahun jamak atau multi-years contract (MYC) tetap dilanjutkan, tetapi akan molor alias tidak tepat waktu imbas efisiensi anggaran di Kementerian PU menjadi Rp 29,57 triliun.
Awalnya, Ketua Komisi V DPR Lasarus bertanya kepada Menteri Doddy soal kelanjutan proyek infrastruktur MYC imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
''Kami ingin penegasan saja, untuk multi-years contract yang sudah berjalan itu apakah ada yang dihentikan?'' tanya Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dan Kementerian PU di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga
Ini Dampak Pemangkasan Anggaran Infrastruktur Rp 81 Triliun Imbas Inpres Efisiensi
Menteri Dody menanggapi, proyek-proyek MYC tersebut kemungkinan akan molor pekerjaannya. ''Semua multi-years contract sementara waktu kita molorkan, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi, dan tetap berlanjut,'' jawab dia.
Sebelumnya diberitakan, Doddy mengungkapkan, dampak pembangunan infrastruktur nasional yang terkena efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun dari Rp 110,95 triliun imbas Inpres 1/2025. Menurutnya, total anggaran Kementerian PU 2025 hanya tersisa Rp 29,57 triliun. Perinciannya, non-rupiah murni Rp 16,31 triliun yang terdiri pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan rupiah murni pendamping Rp 10 triliun, SBSN dan PNBP sebesar Rp 6,31 triliun.
"Rupiah murni sendiri ada Rp 13,26 triliun, termasuk di situ adalah gaji, operasional, dan non-operasional sebesar Rp 7,23 triliun,” kata Dody saat rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Adapun sisanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas sebesar Rp 6 triliun.
Lebih lanjut, Dody memaparkan sederet program kerja yang terdampak penghematan anggaran tersebut.
"Di bidang sumber daya air, kami anggarkan Rp 10,7 triliun untuk kegiatan prioritas, antara lain pembangunan 1 unit bendungan, Bendungan Jenelata (Sulawesi Selatan), ini pinjaman dari China,'' papar Menteri Dody.
Selain itu, anggaran Ditjen SDA nantinya digunakan untuk membangun infrastruktur pengendali banjir sepanjang 11 km dan pengaman pantai sepanjang 5,5 km.
Selanjutnya, dikatakan Dody, anggaran Ditjen Bina Marga setelah efisiensi menjadi Rp 12,48 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 63 km jalan baru, serta meningkatkan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan sepanjang 342 km.
''Dengan prioritas pembangunan jalan 63 km untuk pansela (Jalur Pantai Selatan Pulau Jawa), Trans-Papua, dan meneruskan perbatasan Kalimantan Utara serta bypass di Manado,'' lanjutnya.
Selain itu anggaran Ditjen Bina Marga akan digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.096 meter, pembangunan flyover atau underpass sepanjang 242 meter serta pembangunan jalan tol 13 km.
Baca Juga
Ini Dampak Pemangkasan Anggaran Infrastruktur Rp 81 Triliun Imbas Inpres Efisiensi
Lebih lanjut, anggaran Ditjen Cipta Karya menjadi Rp 3,78 triliun usai diefisiensikan. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar 750 liter per detik serta perluasan SPAM sebanyak 1.702 sambungan rumah tangga (SR).
Anggaran hampir Rp 4 triliun itu juga akan digunakan untuk membangun pengelolaan air limbah untuk 2.000 kepala keluarga (KK) dan pengelolaan persampahan untuk 700 keluarga. Selain itu, digunakan dalam pengembangan kawasan seluar 11,5 hektare (ha) dan 2 unit bangunan gedung.
Terakhir, dikatakan Dody, alokasi anggaran Ditjen Prasarana Strategis (PS) sebesar Rp 1,16 triliun, yang mencakup pembangunan program hasil terbaik cepat (PHTC) Madrasah sebanyak 86 unit, rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi sebanyak 11 unit, rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 4 unit, pembangunan 2 prasarana olahraga, serta pembangunan 4 unit prasarana lainnya, seperti sekolah, pasar dan puskesmas di IKN.