Setahun Berlangsung, Petani Mulai Rasakan Efek Domino Gerakan Boikot Restoran Waralaba Ini
JAKARTA, investortrust.id – Merespons tragedi kemanusiaan di Palestina, sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia melakukan gerakan boikot produk-produk yang dianggap terafiliasi Israel agar negara tersebut menghentikan aksi militernya mulai berimbas negatif terhadap ke pasar domestic.
Beberapa merek yang dituduh teraffiliasi dengan Israel mulai menderita rugi. Di antaranya, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di Indonesia, baru saja mengumumkan untuk menutup 47 gerai imbas gerakan boikot yang ditujukan ke perusahaan.
Baca Juga
Serangan Balasan dari Iran Berpotensi Kembali Munculkan Gerakan Boikot Produk Pendukung Israel
Begitu juga dengan pengelola gerai lainnya yang terkena boikot, seperti Pizza Hut hingga Starbucks mulai kewalahan dengan catatan penurunan penjualan dalam beberapa kuartal terakhir.
Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten pengelola gerai KFC Indonesia (FAST) membukukan penurunan penjualan drastis dari Rp 4,61 triliun menjadi Rp 3,59 triliun hingga kuartal III-2024. Penurunan tersebut berimbas terhadap lompatan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Rp 152,41 miliar menjadi Rp 557,08 miliar.
Boikot yang berimbas terhadap penurunan drastis penjualan sejumlah perusahaan tersebut mulai merembet terhadap ekosistem rantai pasokan, termasuk petani kecil. Sejumlah petani sayur di Jawa Barat mengaku mulai merasakan efek domino dari gerakan tersebut.
Baca Juga
Fast Food (FAST) Suntik Modal Anak Usaha Peternakan Ayam Rp 160,42 Miliar
Ahmad, petani sayur di Kampung Ciherang, menyampaikan bahwa hasil panennya tak terserap pasar. “Sebelumnya, kami telah menjadi pemasok untuk restoran cepat saji. Namun, belakangan permintaan mereka menurun. Sayur-sayur ini kami rawat dan panen, tapi sekarang tidak ada yang beli,” kata Ahmad, pertengahan Oktober lalu.
Guna mengatasi daya serap yang rendah, kini Ahmad bersama petani lainnya mencoba mengolah kelebihan hasil panen dengan menjadi produk, seperti keripik untuk mengurangi kerugian.
Missing Link
Berbicara mengenai polemik tersebut, Ludiro Madu, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, menilai bahwa ada missing link dalam asumsi yang mengatakan bahwa penurunan penjualan produk akan memengaruhi penghentian aksi militer Israel ke Palestina. “Gerakan ini tidak serta merta mampu menekan Israel untuk berhenti menyerang Gaza,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia juga tidak pernah secara resmi memboikot produk tertentu. “Ini artinya Indonesia lebih memilih jalur diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri untuk secara tegas tidak mengamini aksi militer Israel,” ungkapnya.
Baca Juga
Bidik Partai Pro Hizbullah, Israel Luncurkan Serangan yang Jarang Terjadi di Pusat Beirut
Jika memang gerakan ini berlangsung luas dan dalam jangka waktu lama, Ludiro menambahkan, masyarakat Indonesia sendiri yang akan merasakan imbasnya. “Misalnya gerakan anti terhadap produk terafiliasi Israel dilakukan pada merek tertentu restoran cepat saji atau sejumlah produk fast moving consumer goods (FMCG). Apakah kemudian unit usaha ini harus sampai tutup hingga karyawannya terpaksa dirumahkan? Petani, peternak, nelayan harus merugi?” imbuhnya.
Guna menghindari dampak negative tersebut, Ludiro menilai, perlu adanya pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang terjadi di Palestina. “Hal ini tidak dipikirkan banyak orang yang menyuarakan gerakan itu. Seharusnya ada pengetahuan yang jelas dan komprehensif tentang konflik Israel - Palestina,” ujar beliau.