Survei Indikator: Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Mendesak Diselesaikan Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa pengendalian harga-harga kebutuhan pokok menjadi salah satu masalah paling mendesak yang harus diseleseikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.
Hal itu diungkapkan Founder dan Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam acara Pemaparan Rilis Temuan Survei Nasional Indikator: "Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar secara virtual via Zoom, Minggu (27/10/2024).
"Jadi kalau ditanya kepada publik, apa ekspektasi mereka terhadap pemerintahan Prabowo Subianto untuk dieksekusi dalam lima tahun ke depan, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi, pertama adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok," ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menjelaskan, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok merupakan isu yang relatif tidak baru muncul terus menerus. Namun demikian, Burhanuddin memperhatikan bahwa frekuensi atau proporsi masyarakat yang menginginkan agar pemerintah bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok angkanya mencapai 30,4%.
Baca Juga
Mensesneg Sebut Makan Bergizi Gratis Mulai Berjalan Januari 2025
"Pertanyaannya, apa yang menyebabkan semua, karena kita tahu lima bulan terakhir kan terjadi deflasi ya, meskipun jangan lupa, komponen inti masih menunjukkan adanya inflasi,’’ jelas Burhanuddin.
Tapi, lanjut dia, ada beberapa komponen pangan yang mengalami penurunan. ‘’Ini menarik ya, karena sampai setahun ini LPEM UI belum bisa menyimpulkan apakah betul terjadi penurunan daya beli masyarakat seiring dengan lima bulan berturut-turut terjadinya inflasi, dan kalau misalnya betul, nah pertanyaannya apakah kenyataan bahwa pemerintah harus menyeleseikan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, itu akibat kenaikan harga barang atau penurunan daya beli. Tapi, lagi-lagi itu isu yang paling muncul di memori publik yang harus dieksekusi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," jelas Burhanuddin.
Kemudian, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi masalah mendesak yang harus dieksekusi Prabowo, yaitu sebesar 18.9%. Menurut Burhanuddin, isu ini memiliki proporsi yang tinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya.
"Kita pernah mengalami suatu masa di mana pemberantasan korupsi berada di peringkat pertama atau kedua. Tapi kalau kita lihat slide ini, tiga isu teratas berkaitan dengan isu ekonomi,'' katanya.
Selanjutnya, penyediaan lapangan pekerjaan juga menarik untuk dilihat. Dikatakan, apakah ini berkaitan dengan informalisasi sektor pekerjaan terutama pasca pandemi. "Kemudian juga berkaitannya dengan rusak lapangan pekerjaan terutama kita tahu zaman AI, kemudian juga terkait dengan sektor manufaktur yang terus menerus turun, sehingga daya serap terhadap sektor informal itu makin turun," terang Burhanuddin.
Baca Juga
Lokasi, Tema, dan Panelis Debat Kedua Pilkada Jakarta Malam Ini
Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, selain dua isu di atas menjadi masalah mendesak yang harus diseleseikan pemimpin nasional lima tahun ke depan, ada juga beberapa isu lainnya, seperti mengurangi kemiskinan 10,3%, pemberantasan korupsi 7,6%, memajukan sektor pertanian 7,5%, dan pembangunan atau perbaikan infrastruktur 6,6%.
"Nah, yang menarik pembangunan infrastruktur itu yang jadi legacy sekaligus signature mantan Presiden Jokowi itu tidak masuk dalam lima isu," kata Burhanuddin.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan sebelum Prabowo dilantik secara resmi sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu, yaitu 10 hingga 15 Oktober 2024 atau lima hari sebelum Prabowo dilantik.
"Sehingga tepat untuk menyampaikan apa yang diharapkan publik untuk bisa dieksekusi oleh pemerintahan mendatang," ucap Burhanuddin.