Curhat Bahlil: Dulu Saya Sulit Temui Dirjen Kementerian ESDM
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan saat dirinya menjadi pengusaha di masa lalu, dia sangat kesulitan untuk bisa bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian ESDM.
Sebagai pengusaha tambang, Bahlil tentunya membutuhkan izin dari Kementerian ESDM untuk menjalankan bisnisnya tersebut. Namun, dia membeberkan bahwa untuk mendapat izin pengelolaan tambang sangat sulit. Apalagi dia tidak bisa bertemu dengan petinggi Kementerian ESDM secara langsung.
“Saya gak pernah bermimpi masuk di kantor ini (Kementerian ESDM) sebenarnya. Aku mau kasih tahu kalian, ya. Dulu aku masuk di kantor ini, jangankan Dirjen, Direktur saja gak pernah mau temui aku. Ini benar, nih. Saya ketemunya sama staf-staf di bawah,” ungkap Bahlil di Sekretariat Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).
Baca Juga
Menteri dan Wamen Prabowo Bakal Outbond 3 Hari di Akmil Magelang
Karena hal ini, Bahlil pun berpandangan bahwa sangat sulit bagi orang dari daerah seperti dirinya untuk bisa menjalankan usaha. Sebab, izin untuk pengelolaan tambang di wilayahnya justru diberikan kepada pengusaha lain yang tidak jelas asal-usulnya.
“Jadi apa ya, kayak dongkol gitu. Kayak menteri ini kayak punya satu kelompok tertentu saja gitu. Ada perasaan begitu dulu. Orang datang gak tahu, gak jelas entah rimbanya dari mana-mana, tiba-tiba izinnya sudah diambil. Padahal barang tanahnya ini punya nenek moyang saya punya dulu. Saya urus izin, kata mereka di sini, izinnya sudah diambil sama orang. Aduh,” beber Bahlil.
Maka dari itu, ketika kini dirinya mendapat kepercayaan untuk menjadi Menteri ESDM, Bahlil ingin agar pemberian izin usaha pertambangan mesti memprioritaskan orang-orang dari daerah. Dia tidak ingin pengelolaan tambang hanya dikuasai oleh sekelompok elite tertentu.
Baca Juga
“Ketika Allah, lewat Bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo), saya diberikan amanah di sini, pertama saya ngomong itu, jangan kita zolim sama orang daerah. Jangan jadikan orang daerah itu hanya menjadi penonton, tapi jadikan mereka tuan di negeri sendiri. Bila perlu, kalau ada orang daerah yang mampu, ya izin itu kasih ke orang daerah itulah,” tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.