Timur Tengah Memanas Bikin Harga Minyak Bergejolak, ESDM Bilang Begini
JAKARTA, investortrust.id - Memanasnya konflik di wilayah Timur Tengah membuat harga minyak global bergejolak. Berdasarkan laporan dari Reuters, harga minyak melonjak lebih dari 5% pada Kamis (3/10/2024).
Diketahui, harga minyak mentah Brent naik US$ 3,72 (5,03%) menjadi US$ 77,62 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat (AS) naik US$ 3,61 (5,15%) menjadi US$ 73,71 per barel.
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, harga minyak sejatinya sangat sensitif terhadap isu geopolitik. Maka dari itu, menurutnya, harga minyak yang bergejolak sebetulnya bukan terjadi belakangan ini saja.
Baca Juga
Konflik Timur Tengah Kian Memanas, Harga Minyak Dunia Terus Naik
“Harga minyak itu sangat sensitif terhadap geopolitik. Gak sekadar kayak komoditas biasa, yang hanya terkait supply demand. Tapi kalau minyak itu, belum terjadi shorted saja, isu saja sudah menjadi mengkhawatirkan akan kurang pasok. Jadi perilakunya seperti itu,” ujar Agus saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).
Melonjaknya harga minyak global ini sebetulnya dikhawatirkan akan menyebabkan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Sebagaimana diketahui, untuk pengaturan harga jenis bahan bakar umum dilakukan oleh badan usaha (BU) terkait.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“BBM non-subsidi ya setiap bulannya mengikuti (harga keekonomian). Ada aturan bahwa Untuk jenis bahan bakar umum itu dilakukan oleh badan usaha terkait dengan kita di Permen tersebut mengatur berapa sih batasnya. Ada rumusannya di situ,” jelas dia.
Baca Juga
Fokus pada Eskalasi di Timur Tengah, Pasar Saham Eropa Memerah
Jika harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan, maka dikhawatirkan ini akan membuat masyarakat beralih ke BBM subsidi. Maka dari itu, saat ini pemerintah masih terus menggodok regulasi agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Nah seperti itu kan Pak Menteri (ESDM) juga udah jelas menyampaikan bahwa ini sedang melakukan kajian agar benar-benar BBM yang bersubsidi itu tepat sasaran. Ditentukan siapa yang berhak sesuai dengan kemampuan ekonomi, dan berapa sih mereka tuh kalau dengan tingkat seperti itu konsumsinya berapa. Itu yang sedang dikaji biar nanti pelaksanaannya gak berbelit,” jelas Agus.

