Dorong Investasi EBT, Bahlil Izin ke Jokowi Pangkas Birokrasi Perizinan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas birokrasi perizinan, utamanya yang berkaitan dengan investasi energi baru terbarukan (EBT).

Bahlil menjelaskan, selama ini birokrasi perizinan bagi para investor sangat berlarut-larut. Bahkan, disebutkan bahwa butuh waktu enam tahun bagi mereka untuk bisa mulai melakukan pekerjaan di Indonesia.

“Investor ini urus izin 3 tahun. RKPPL, izin amdal, izin lokasi, itu bisa 2-3 tahun pak. Masuk di Kementerian ESDM, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun. Jadi, bisa membangun konstruksinya itu enam tahun. Jadi lebih dari masa jabatan presiden satu periode,” ujar Bahlil dalam acara 10th Indonesia International Geothermal di JCC, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga

Bauran EBT Indonesia Baru Capai 13,93%, ESDM Ungkap Pemicu Rendahnya Realisasi

Menurut Bahlil, jika birokrasi perizinan yang berlarut-larut ini terus berlanjut, maka akan sulit bagi Indonesia mewujudkan net zero emission (NZE) 2060. Hal ini pun disayangkan oleh Bahlil, mengingat Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang sangat besar, namun tak bisa dimanfaatkan.

“Jadi saya izin sama Bapak Presiden (Jokowi), kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi teman-teman investor gak perlu ragu,” kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan kalau dirinya pun sudah meminta izin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait dengan pemangkasan birokrasi perizinan ini. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam beragam percepatan NZE 2060.

Baca Juga

RUPTL Jadi Fokus Menteri Bahlil agar Investasi Subsektor EBTKE Bisa Melesat

Menanggapi laporan Bahlil tersebut, Jokowi pun merestui pemangkasan birokrasi perizinan investasi untuk sektor EBT. Apalagi, Indonesia merupakan pemilik potensi besar geothermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia, namun baru 11% yang termanfaatkan dari potensi yang ada.

“Seperti disampaikan Pak Menteri ESDM untuk memulai konstruksi dari awal sampai perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, jika para investor harus menunggu sampai 6 tahun untuk memulai konstruksi, maka ada kemungkinan mereka tidak jadi melakukan investasi.

“Saya sih tidak kuat. Meskipun banyak yang menyampaikan kalau saya sabar, tapi nunggu 6 tahun saya tidak kuat,” ujar mantan Walikota Solo tersebut.