Bos Pupuk Indonesia Gak Bisa Tidur Nyenyak Gara-Gara Kelanjutan Program Gas Murah Masih Belum Jelas

JAKARTA, investortrust.id - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) alias gas murah untuk sektor industri hingga saat ini masih belum jelas.

Sebagai informasi, saat ini kebijakan HGBT sejatinya akan berakhir pada pengujung tahun 2024. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Sekarang ada HGBT, tapi akan berakhir 2024. Saya awal tahun gak bisa tidur, pertengahan tahun agak bisa tidur nyenyak karena ada Ratas (Rapat Terbatas) yang mengatakan HGBT akan ditindaklanjuti," kata Rahmad dalam acara Detik Leaders Forum, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, memasuki akhir tahun 2024 ini Rahmad kembali merasakan kegelisahan. Pasalnya, sampai sekarang kelanjutan program HGBT ini belum diputuskan secara resmi melalui peraturan.

Baca Juga

Dirut Pupuk Indonesia Ungkap Tantangan Industri Pupuk di Masa Transisi Energi

"Tapi sekarang agak terbangun-bangun setiap malam karena itu belum diputus dengan baik. Sehingga, keberlangsungan pasokan sumber gas pada harga yang ditetapkan pemerintah ini sektor pupuk belum tahu apa kiblatnya," beber dia.

Saat ini hanya ada tujuh kelompok industri yang diperbolehkan mendapatkan manfaat HGBT, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Ketujuh industri tersebut bisa mendapatkan gas di bawah harga pasar, yakni senilai US$ 6 per MMBTU.

Rahmad tidak memungkiri bahwa program HGBT ini sangat membantu industri pupuk. Pasalnya, sebagian besar dari bahan baku pupuk berasal dari gas alam. Apalagi, 32% produktivitas pertanian itu tergantung pada pupuk yang berbasiskan gas alam atau pupuk urea.

“Bayangkan kalau harga pupuk naik Rp 1.000 saja, berdasarkan price elasticity yang kita hitung, maka konsumsi urea turun sebesar 13%," ujar Rahmad.

Baca Juga

Pupuk Indonesia dan Pertamina Jalin Kerja Sama Pacu Pengembangan CCS dan CCUS

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa dampak pada produksi pertanian adalah setengah ton per hektare. Ini berarti Indonesia harus mengimpor sekitar 2 juta ton beras.

“Jadi sinkronisasi kebijakan saya rasa penting," tegas Rahmad.