Pemerintah Harus Keluarkan Rp 70 Triliun untuk Antisipasi Krisis BBM dan LPG
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia bersiap untuk mengeluarkan anggaran sekitar Rp 70 triliun untuk mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji. Ini merupakan implementasi dari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto mengatakan, CPE ini dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi nasional jika suatu saat terjadi krisis. Adapun CPE ini dipersiapkan hingga tahun 2035 mendatang.
“Lebih kurang (anggarannya) Rp 70 triliun sampai 2035, disesuaikan dengan keuangan negara setiap tahun nanti,” kata Djoko Siswanto saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Kendati demikian, Djoko menerangkan bahwa implementasi CPE ini masih membutuhkan waktu untuk direalisasikan. Sebab, ada beberapa langkah yang harus dilalui sebelum merealisasikan cadangan penyangga energi tersebut, seperti misalnya melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS).
Baca Juga
“Jadi tahap awal mungkin kita akan ajukan proposal untuk FS dulu. Studi dalam artian depot-depot mana yang masih ada excess capacity-nya. Kalau masih ada, itu kita budget-kan untuk yang sewa. Tapi sebelumnya kita butuh dana untuk FS dulu,” bebernya.
Sementara itu, tahap selanjutnya adalah juga perlu dilakukan inventarisasi tangki-tangki yang idle. Menurutnya, jika diperlukan perbaikan, maka harus dihitung juga berapa kebutuhan uangnya. Maka dari itu perlu dilakukan studi terlebih dahulu.
“Riset inventarisasi data, itu kan perlu survei, perlu anggaran. Kalau sudah semua, ini tangkinya bisa kita manfaatkan, tapi masih belum memenuhi sesuai nanti 2035 itu, baru kita FS lokasi di mana yang bagus untuk penyimpanannya,” jelas Djoko.
Baca Juga
Pertamina Turunkan Harga BBM Non-subsidi, Ini Daftar Lengkapnya
Disebutkan oleh Djoko ada beberapa lokasi yang direkomendasikan untuk menampung CPE ini. Di antaranya adalah di dekat pelabuhan, lalu di Indonesia Timur yang juga membutuhkan stok, serta di dekat titik impor, karena sumber CPE ini adalah dari impor.
“Jadi studi ini di mana yang paling ekonomis, baru nanti dianggarkan, di-budget-kan, masih cukup waktu sampai 2035 untuk memenuhi tadi sesuai yang ada di Perpres. Kalau total sampai 2035 sekitar Rp 70 triliun, tergantung nanti kursnya akan berapa, kita gak tahu. Tapi untuk hitungan kurs yang sekarang Rp 70 triliun,” ungkap Djoko.