Pemerintah Bakal Revisi Acuan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan, saat ini pemerintah sedang menyusun dan mengevaluasi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar acuan pembangunan infrastruktur gas bumi.
Dijelaskan olehnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan interkonektivitas penyaluran gas bumi sebagai upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik.
Berdasarkan data realisasi tahun 2023, pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri sebesar 3.745 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 68,2%. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas untuk sektor industri sebesar 1.516 MMSCFD. Sedangkan untuk Jargas sekitar 16 MMSCFD.
"Adanya transmisi gas ini, nanti Jawa ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri,” sebut Arifin Tasrif di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jumat (2/8/2024).
Baca Juga
Genjot Utilisasi Gas Bumi Jateng, PGN Salurkan 8 BBTUD ke Produsen Kaca di KIT Batang
Adanya transmisi gas tersebut, dikatakan oleh Arifin, juga bisa mengurangi impor LPG yang besarnya lebih dari 6 juta ton setahun. Maka dari itu, pemerintah akan mendorong interkonektivitas penyaluran gas ini agar bisa tersebar ke berbagai wilayah.
Lebih lanjut Arifin memaparkan, strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur. Pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui virtual pipeline, menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan demand antara Barat dan Timur.
"Sebagai bentuk inisiasi Pemerintah dan perwujudan implementasi Proyek Strategis Nasional, pipa Cirebon Semarang Tahap I telah dilakukan pembangunan, dan Tahap II dalam tahap perencanaan pembangunan. Selain itu, Pipa Sei-Mangkei-Dumai telah dilakukan kajian kelayakan pembangunan," papar dia.
Sedangkan perencanaan virtual pipeline, akan diimplementasikan melalui program gasifikasi pembangkit. Pengembangan di sektor kelistrikan diharapkan menjadi anchor buyer untuk pengembangan pasar gas bumi di wilayah setempat dan fasilitas utama yang dibangun meliputi Terminal Regasifikasi LNG, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang berfungsi sebagai Hub dan Small Scale LNG Carriers sebagai penyalur LNG.
Baca Juga
Dukung Penyediaan Energi Gas Bumi di IKN, PGN Salurkan Gas ke Hotel Nusantara
Proyek pipanisasi gas bumi dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di tingkat domestik, seperti pembangunan pipanisasi gas bumi Cisem I dan II sepanjang 555 km dengan anggaran Rp 7,8 triliun dilakukan pemerintah untuk menjamin pasokan gas ke Jawa Barat/Tengah dari kelebihan gas di Jawa Timur sedangkan pipanisasi Duri-Sei Mangke dibangun untuk menyalurkan gas WK Andaman ke Sumatera dan Jawa.
"Proyek pipanisasi Duri-Sei Mangke ini kunci integrasi pipa sepanjang Sumatera, dan Sumatera-Jawa," terang Arifin.
Menurutnya, melalui program jaringan gas kota (jargas) yang terintegrasi dengan program-program pipanisasi tersebut, pemerintah dapat menyediakan bahan bakar murah yang sangat terjangkau untuk masyarakat.
“Program Pipanisasi Cisem I dan II memberikan manfaat kepada masyarakat berupa bahan bakar yang lebih murah dan lebih terjangkau berupa penghematan biaya masak sebesar Rp 54 miliar per tahun dan penghematan subsidi negara untuk LPG 3 kg sebesar Rp 210 miliar per tahun. Sedangkan proyek Duri-Sei Mangke mengurangi subsidi LPG 3 kg Rp 420 miliar dan penghematan biaya masak Rp 107 miliar per tahun," jelas dia.

