Sri Mulyani: Nikel dan Timah RI Punya Posisi Vital di Konstelasi Politik Dunia
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komoditas timah dan nikel di Indonesia, saat ini memiliki posisi yang sangat vital dalam konstelasi politik dunia.
“Kita sekarang tahu bahwa barang-barang minerba di Indonesia memiliki posisi luar biasa vital di dalam konstelasi politik dunia,” ujarnya, dalam acara Launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah di Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian dan Lembaga (Simbara), di Jakarta, Senin (27/7/2024).
Terlebih, lanjut Sri Mulyani, sejumlah transformasi yang dilakukan misalnya transformasi energi, transformasi electric vehicle (EV), transformasi di industri baterai menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis.
Baca Juga
Tak Hanya Nikel dan Timah, Simbara Juga Direncanakan Cakup Bauksit hingga Tembaga
Sehingga, jika Indonesia mampu menjalankan hilirisasi di industri mineral dan tambang tersebut dan mampu dikelola secara baik, nantinya dipastikan akan mampu memberi dampak yang maksimal terhadap ekonomi nasional.
“Seperti amanat UUD (Undang-Undang Dasar) yaitu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, ia mengimbau penerapan tata kelola nikel dan timah dapat semakin diperkuat untuk memberikan pelayanan optimal terhadap komoditas itu sendiri, salah satunya melalui ekosistem Simbara.
Baca Juga
Implementasi Simbara Bikin Negara Raup Penerimaan Rp 7,1 Triliun
“Mengenai beberapa manfaat (Simbara) mencegah ilegal mining, tambahan PNBP (penerimaan negara bukan pajak), bahkan memaksa perusahaan bayar piutang mereka,” ucap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menuturkan SIMBARA telah lebih dahulu diterapkan pada komoditas batu bara, serta kini diperluas untuk nikel dan timah. Menurutnya, implementasi SIMBARA berpotensi terus diperluas hingga ke komoditas lainnya, termasuk minyak kelapa sawit.
Dia menjelaskan SIMBARA telah menciptakan proses bisnis yang mudah dan tidak ruwet. Dalam hal ini, setiap kementerian/lembaga dapat sinergi karena berhadapan dengan perusahaan, komoditas, orang, dan dokumen yang sama.
Di sisi lain, sistem dengan dokumen terintegrasi juga akan memberikan laporan atas arus uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barangnya, melacak keterkaitan antara pelaku usaha, serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh kementerian/lembaga berwenang.