MTI Dorong Pembangunan Angkutan Umum Perkotaan untuk160 Juta Penduduk
JAKARTA, investortrust.id - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong dibangunnya angkutan umum perkotaan untuk mengatasi kebutuhan transportasi 160 juta penduduk perkotaan. Sebab, penduduk perkotaan semakin bertumbuh pesat sebagai dampak urbanisasi di Indonesia.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro menyebut di tahun 2023, Kementerian Perhubungan telah merencanakan peralihan pengelolaan program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah di 11 kota untuk melanjutkan pengoperasian, pengelolaan, dan pendanaan program yang total anggarannya mencapai Rp 500 miliar per tahun.
"Tahun 2023 ini juga Kementerian Perhubungan memulai program Indonesia Mass Transit Program (Mastran) yang akan membangun 2.000 km rute angkutan bus di 5 kawasan perkotaan metropolitan untuk melayani 34 juta penduduk di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar," ujar Tory Damantoro dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun MTI 2023, Rabu (27/12/2023).
Kendati demikian, Tory menerangkan kendala utama program ini adalah penolakan dari operator angkot eksisting. Untuk itu, MTI mendesak Kemenhub menggandeng Organda untuk segera melaksanakan reformasi angkot eksisting dengan mengambil pembelajaran dan best practises dari beberapa daerah.
Baca Juga
Sementara itu dari sektor angkutan umum kereta api, Tory menjelaskan bahwa sudah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan modernisasi untuk transportasi tersebut tahun ini. Di antaranya adalah dengan terwujudnya LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh.
Meski begitu, ia menyebut polemik impor kereta bekas yang sempat ramai untuk KRL Jabodetabek dan kinerja kereta LRT yang mengalami hambatan setelah beroperasi sebulan memunculkan catatan tentang pentingnya sektor perindustrian dalam pembangunan kereta perkotaan.
"MTI mendorong Kementerian Perindustrian serius membangun industri kereta yang masuk dalam kategori industri hijau karena dampak penggunaannya yang rendah emisi karbon," sebut Tory Damantoro.
Tidak hanya itu, dari perkembangan yang terjadi di tahun 2023 ini, MTI juga mendorong Kemenhub segera dilakukan elektrifikasi lintasan kereta perkotaan di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan untuk peningkatan frekuensi dan layanan angkutan kereta perkotaan yang didukung dengan integrasi layanan antar moda terutama di simpul-simpul transportasi seperti terminal bus, pelabuhan, dan bandara.
Baca Juga
Adapun mengenai catatan penting MTI dalam hal sumber pembiayaan angkutan umum dijelaskan Tory adalah dengan keluarnya Perpres No. 35 tahun 2023 yang mengatur penggunaan 10% pendapatan pajak kendaraan bermotor harus digunakan Pemerintah Daerah untuk perbaikan transportasi.
"Secara nasional berdasarkan data pajak, MTI mencatat bawa Perpres ini akan membuka ruang fiskal sebesar Rp 18 triliun pertahun bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembiayaan pembangunan dan subsidi layanan angkutan umum perkotaan," jelasnya.
Maka dari itu, MTI mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mendukung komitmen pendanaan Pemerintah Daerah dengan menjadikan angkutan umum sebagai layanan umum wajib dasar dengan persentase alokasi APBD tetap setiap tahun.