BP Tapera Realisasikan KPR FLPP 208.571 per 18 November, Nilainya Rp 25,99 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) atau rumah subsidi mencapai 208.571 unit dengan total nilai kredit Rp 25,99 triliun hingga 18 November 2026.
Berdasarkan data BP Tapera per 18 November 2026 pukul 14.45 WIB, realisasi tersebut setara 59,59% dari target penyaluran KPR FLPP 350.000 unit sepanjang 2026.
Baca Juga
BP Tapera Catat 121.363 KPR FLPP Tersalurkan hingga Juli, BTN Jadi Penyalur Terbesar
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, penyaluran pembiayaan rumah subsidi harus diikuti dengan pemenuhan standar kualitas hunian. Rumah yang akan diakadkan harus berstatus siap huni atau ready stock serta memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk sertifikat laik fungsi (SLF).
"Tidak ada kompromi dalam hal kualitas. Rumah subsidi yang diakadkan harus merupakan rumah yang sudah siap huni atau layak huni," kata Heru dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (19/11/2026).
Untuk wilayah Provinsi Banten, lanjutnya, realisasi penyaluran KPR FLPP tercatat sebanyak 13.086 unit. Sementara itu, khusus Kabupaten Tangerang, realisasinya mencapai 4.519 unit.
Selanjutnya, Heru menjelaskan, BP Tapera turut memperkuat perlindungan konsumen melalui pemeriksaan langsung oleh calon penghuni. Konsumen diminta mendokumentasikan bagian dalam dan luar rumah. Kemudian, kesesuaian lokasi diperiksa melalui informasi geotagging dengan data rumah dalam sistem SiKumbang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rumah yang diterima masyarakat sesuai dengan data dan kondisi yang dijanjikan pengembang.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan sejumlah kemudahan pemerintah dalam kepemilikan rumah subsidi, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu, tenor pembiayaan dapat mencapai 40 tahun untuk meringankan angsuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Presiden Prabowo itu selalu berpikir pro-rakyat. Sekarang pinjamannya bisa sampai 40 tahun supaya rakyat kecil tidak berat cicilannya. Mau dilunasi lebih cepat juga tidak apa-apa. Tapi jangan dari awal memberatkan rakyat," jelas Ara, sapaan akrab Maruarar.
Baca Juga
FLPP Kurang 195.966 Unit, Menteri Ara Minta BP Tapera Kebut Rusun Subsidi
Sementara itu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menyampaikan, perusahaannya telah mendukung program rumah subsidi selama 18 tahun. Hingga saat ini, hampir 4.000 unit rumah subsidi telah terakadkan.
Namun, Esther mengungkapkan masih terdapat empat proyek yang terkendala persoalan legalitas lahan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
"Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena sudah 18 tahun mendukung program rumah subsidi. Kami konsisten setiap tahunnya. Pencapaian kami sekarang sudah hampir 4.000 unit yang terakadkan," ungkap dia.
