Backlog Rumah Capai 9,29 Juta, SiapKPR Perluas Pendampingan KPR Bagi Gen Z dan Pekerja Informal
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kesenjangan antara kebutuhan hunian dan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah masih menjadi tantangan bagi sektor perumahan nasional. Persoalan ini terutama dirasakan generasi muda dan pekerja informal yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, backlog kepemilikan rumah di Indonesia tercatat mencapai 9,29 juta rumah tangga. Sementara itu, backlog kelayakhunian mencapai 18,01 juta rumah tangga.
Tantangan tersebut semakin besar mengingat sekitar 59% angkatan kerja nasional masih bergerak di sektor informal. Kelompok ini mencakup pekerja lepas (freelancer), pengemudi ojek online, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karyawan kontrak, hingga afiliator.
Meskipun memiliki penghasilan, pekerja informal kerap menghadapi kesulitan ketika mengajukan KPR karena pendapatan yang tidak tetap dan keterbatasan dokumen administrasi keuangan. Kondisi tersebut membuat sebagian calon debitur kesulitan memenuhi persyaratan penilaian kredit perbankan.
Di sisi lain, generasi muda juga menghadapi tantangan berupa kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Pengeluaran konsumtif melalui layanan keuangan digital, seperti paylater dan pinjaman online, turut berpotensi mengurangi kemampuan menabung untuk uang muka atau down payment (DP) rumah.
Data GoodStats menunjukkan sekitar 45% Generasi Z di Indonesia memiliki aspirasi untuk mempunyai rumah sendiri. Namun, keinginan tersebut belum sepenuhnya diikuti kesiapan finansial yang memadai.
Baca Juga
BP Tapera Salurkan 197.048 KPR Subsidi Senilai Rp 24,5 T, Siapkan 101.000 Akad Massal
CEO PT Melayani Sepenuh Hati Marine Novita mengatakan, terdapat sejumlah kendala yang membuat generasi muda dan pekerja informal sulit mengakses pembiayaan perumahan. Salah satunya berkaitan dengan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Penggunaan fasilitas paylater dan pinjaman online yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kualitas catatan kredit seseorang.
Bahkan, tunggakan dengan nominal relatif kecil dapat menjadi pertimbangan lembaga keuangan ketika melakukan penilaian kelayakan calon debitur. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan kedisiplinan pembayaran kewajiban keuangan sejak dini.
"Data BPS, Inventure, dan GoodStats memperlihatkan realitas yang mengkhawatirkan. Banyak dari mereka yang terheran-heran mengapa pengajuan KPR-nya ditolak bank, padahal pemicunya adalah tunggakan paylater bernominal kecil di masa lalu yang memengaruhi SLIK OJK," ujar Marine dalam peluncuran SiapKPR di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Selain riwayat kredit, persoalan lain adalah pola pengeluaran konsumtif atau micro spending. Pengeluaran rutin untuk aktivitas gaya hidup, seperti mengunjungi coffee shop, berlangganan aplikasi streaming, hingga memesan makanan melalui layanan digital, dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan rumah.
Marine menilai, tanpa perencanaan keuangan yang baik, pengeluaran tersebut dapat memperlambat pengumpulan DP dan biaya akad kredit. Padahal, kemampuan menyediakan uang muka merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan pembelian rumah.
Hambatan berikutnya adalah keterbatasan bukti penghasilan. Perbankan umumnya membutuhkan dokumen pekerjaan dan bukti pendapatan sebagai bagian dari proses analisis kemampuan membayar calon debitur.
Sementara itu, pekerja informal sering kali memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan, tetapi tidak didukung dokumentasi keuangan formal sebagaimana dipersyaratkan perbankan.
SiapKPR Bidik Pertumbuhan Nasabah
Menghadapi persoalan tersebut, SiapKPR menghadirkan layanan pendampingan kesiapan finansial dan pengajuan KPR dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Marine mengungkapkan, saat ini SiapKPR memiliki sekitar 25 nasabah. Perusahaan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 50 nasabah hingga akhir 2026.
Selanjutnya, pada 2027, SiapKPR membidik penambahan 50 nasabah setiap bulan. Target tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan memperluas jangkauan layanan pendampingan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Melalui platform tersebut, pengguna dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan finansial, mengidentifikasi potensi kendala administrasi, serta mengevaluasi riwayat kredit.
Teknologi AI digunakan untuk membantu proses analisis profil keuangan dan mendeteksi potensi hambatan dalam pengajuan KPR. Setelah asesmen, pengguna dapat memperoleh pendampingan dari tim SiapKPR untuk menyusun strategi perbaikan administrasi keuangan dan mempersiapkan dokumen pembiayaan.
Pendampingan juga mencakup upaya membantu calon debitur memahami dan menyelesaikan kewajiban kredit yang bermasalah. Namun, perbaikan riwayat kredit tetap bergantung pada penyelesaian kewajiban kepada kreditur dan pembaruan data oleh pihak terkait.
Selain mempersiapkan profil finansial, SiapKPR membantu pengguna mencari pilihan rumah subsidi maupun hunian terjangkau yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan lokasi yang diinginkan.
Tahapan berikutnya adalah pendampingan pengajuan KPR kepada bank mitra, termasuk membantu mempersiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan. Proses pendampingan dilanjutkan hingga persetujuan pembiayaan, akad kredit, dan serah terima rumah.
Marine mengatakan, layanan tersebut dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan, tetapi belum memahami cara mempersiapkan profil finansial sesuai kebutuhan penilaian perbankan.
"Melalui platform SiapKPR, kami hadir mengintegrasikan teknologi AI untuk melakukan asesmen kesiapan finansial, mendeteksi hambatan SLIK OJK sejak awal, serta mendampingi proses pemulihan riwayat kredit dan penyusunan dokumen pengajuan KPR secara transparan," katanya.
Baca Juga
Menteri Ara Undang Prabowo Hadiri Akad Massal 71.000 KPR Subsidi di Malang pada Desember
Didukung Pengembang dan Perbankan
Dalam mengembangkan layanan, SiapKPR juga membangun kerja sama dengan sejumlah pengembang perumahan dan lembaga perbankan.
Saat ini, perusahaan mengklaim telah memperoleh dukungan dari 10 pengembang perumahan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pesona Kahuripan, MASGroup, Delta Group, dan Kemang Eminence.
Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperluas pilihan hunian, termasuk rumah subsidi dan rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
Dari sisi pembiayaan, SiapKPR didukung sejumlah bank, yakni Bank Syariah Nasional (BSN), Bank Mandiri, dan Bank Nobu. Perusahaan juga berencana memperluas kerja sama dengan jaringan perbankan nasional lainnya.
Marine berharap kolaborasi antara platform teknologi, pengembang, dan perbankan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Menurut dia, kepemilikan rumah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membayar cicilan, tetapi juga kesiapan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pemahaman terhadap persyaratan pembiayaan.
