Bahlil Bidik Batam hingga Halmahera untuk PLTN, Rusia Masuk Kajian Mitra

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah tengah mengkaji sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), mulai Halmahera, Kalimantan, Sumatra, Batam, hingga Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah kebutuhan pasokan listrik yang terus berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana pembangunan PLTN di sejumlah wilayah tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah belum menetapkan lokasi final karena masih harus mempertimbangkan kelayakan proyek sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Baca Juga

Wamenhan Tegaskan Pembangunan PLTN Sebagai Kepentingan Strategis Negara

“Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir. Salah satu di antaranya nuklir yang akan kita tempatkan, masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi kita. Ini masih dalam perhitungan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Selain Batam, Halmahera menjadi salah satu wilayah yang tengah dipertimbangkan untuk pengembangan PLTN. Bahlil menyebut, proyek di kawasan tersebut sedang dikaji dengan melibatkan Rusia sebagai calon mitra kerja sama.

“PLTN nuklir yang di Halmahera, itu adalah kerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang, masih dalam kajian, itu dengan Rusia,” beber mantan Menteri Investasi tersebut.

Pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial lainnya di Kalimantan dan Sumatra. Namun, Bahlil belum merinci wilayah yang akan diprioritaskan maupun kapasitas pembangkit yang direncanakan untuk setiap lokasi.

Baca Juga

Bukan Angan-Angan, Indonesia Dinilai Mampu Bangun PLTN Seperti Negara Maju

Menurut dia, penentuan lokasi dan kelanjutan proyek akan bergantung pada hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah baru akan melanjutkan rencana pembangunan setelah studi tersebut menunjukkan bahwa proyek layak untuk direalisasikan.

“Ini kita kaji dulu. Kita sedang mempertimbangkan. Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan. Untuk negaranya, negara yang punya kemampuan nuklir lah, yang punya yang sudah terujilah kira-kira begitu,” ucap Bahlil.