Kemenko Hilirisasi Dibentuk, Rosan Buka Suara soal Arah Kebijakan BKPM
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai arah kebijakan dan operasional instansinya seusai pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Baca Juga
BKPM Sebut Ekspansi Data Center STT GDC Perkuat Daya Tarik Investasi Digital Indonesia
Saat ditemui seusai acara opening ceremony Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Rosan menyatakan bahwa pihaknya masih menanti instruksi resmi terkait pembagian tugas yang baru. Kendati demikian, ia belum membeberkan mekanisme koordinasi tersebut nantinya diatur melalui peraturan presiden (perpres) atau payung hukum lainnya.
"Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan," ujar Rosan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Meskipun Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi telah resmi dibentuk, Rosan memastikan operasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap berjalan normal. Ia menekankan pentingnya komunikasi serta koordinasi intensif antarlembaga di bawah struktur pemerintahan yang baru.
"Ya kita ikutin aja nanti, yang penting kita koordinasi selalu baik," ungkap Rosan.
Baca Juga
Prabowo Gelar Rapat dengan Airlangga, Suahasil, dan Rosan, Bahas Apa?
Langkah ini menyusul dilantiknya Bahlil Lahadalia oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri koordinator bidang hilirisasi dan transisi energi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.
Melalui jabatan baru ini, Bahlil kini mengemban tugas ganda, yakni sebagai menko sekaligus melanjutkan perannya sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).
