Green Economy Jadi Pedang Bermata 2, Mandiri Institute Soroti Risiko CBAM dan Peluang AI
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Transisi menuju ekonomi hijau ibarat pedang bermata dua, yaitu membawa peluang sekaligus risiko bagi Indonesia. Di satu sisi, agenda ekonomi hijau (green economy) dan perkembangan kecerdasan buatan artificial intelligence (AI) membuka ruang pertumbuhan baru.
Namun di lain sisi, perubahan standar perdagangan global, termasuk penerapan carbon border adjustment mechanism (CBAM) Uni Eropa (UE), dapat menjadi tantangan bagi eksportir Indonesia.
Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong mengungkapkan, di balik potensi pertumbuhan biasanya diikuti risiko yang dapat menghambat perekonomian.
“Apalagi dalam konteks Indonesia kita mau tumbuh 8%. Kita ada dua isu global, satu mengenai geopolitik, dan kedua mengenai ESG (environmental, social, and governance)and green (ekonomi hijau),” ujarnya, dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 bertajuk ‘Menjadikan Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan’ yang digelar Investortrust, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Baca Juga
Ekonomi Hijau Diproyeksi Serap 5,3 Juta Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tambah 3%
Andre menyoroti CBAM sebagai salah satu risiko yang perlu segera diantisipasi. Kebijakan UE tersebut pada dasarnya mengenakan mekanisme penyesuaian karbon terhadap sejumlah produk impor yang masuk ke pasar Eropa berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksinya.
“Kalau kita bicara green, bicara transition, itu ada potensi dan risiko. Tapi hasilnya itu menjadi real benefit buat kita atau risiko buat kita, tergantung kita action plan-nya bagaimana,” katanya.
Menurut Andre, posisi UE dalam perdagangan global membuat perubahan standar yang ditetapkan kawasan tersebut memiliki dampak luas. Ia mengaitkan kondisi itu dengan konsep Brussels Effect, yaitu kecenderungan standar dan regulasi UE mempengaruhi praktik bisnis dan kebijakan di berbagai negara.
Ia menjelaskan, CBAM saat ini mencakup sejumlah komoditas seperti semen, besi dan baja, alumunium, pupuk, hidrogan, serta listrik. Mekanisme tersebut memasuki fase definitif pada 2026, sementara kewajiban penyerahan sertifikat CBAM berlaku pada 2027.
“Mulai Februari 2027, produk besi yang masuk ke UE, apapun itu akan ditanyakan penggunaan listrik dan emisinya berapa, neraca energi sebenarnya untuk menghasilkan besi baja ini berapa,” ucap Andre.
Baca Juga
Ia mengingatkan, eksportir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan data dan perhitungan emisi berpotensi menghadapi hambatan ketika mengakses pasar Eropa.
Kondisi tersebut, lanjut Andre, perlu menjadi perhatian karena sejumlah komoditas yang masuk dalam cakupan CBAM merupakan bagian dari aktivitas perdagangan Indonesia dengan UE.
“Bagaimana kita mau tumbuh 8% kalau ini banyak yang tidak paham? Jangankan 8%, nanti neraca perdagangan kita itu kena defisit dengan EU. Padahal neraca perdagangan kita, kita lagi bagus-bagusnya ekspor,” ujarnya.
Jangan Berhenti di Data Center
Di tengah risiko transisi hijau, Andre melihat terdapat peluang besar yang dapat dikembangkan Indonesia. Salah satunya berasal dari ekonomi hijau, energi terbarukan, hingga pembangunan ekosistem AI.
Indonesia, kata dia, memiliki potensi untuk mengembangkan produksi solar photovoltaic (PV) serta menjadi salah satu hub data center di kawasan.
Namun, pembangunan data center semata dinilai belum cukup untuk menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Ketika bicara AI, target kita apa? Apakah hanya ingin membangun infrastruktur yang artinya stop sampai data center, atau kita sudah membangun ekosistem?,” kata Andre.
Ia menilai, pembangunan data center memang dapat menciptakan permintaan terhadap sejumlah material seperti besi, pipa, dan baja pada tahap konstruksi. Namun, ketika fasilitas tersebut mulai beroperasi, manfaat ekonominya perlu dilihat lebih jauh.
Menurut Andre, sebagian besar perangkat teknologi utama seperti chip, komputer, dan semikonduktor masih harus diimpor. Sementara kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikan data center relatif terbatas.
Karena itu, Indonesia perlu memastikan pembangunan infrastruktur digital tersebut diikuti dengan pengembangan aplikasi, talenta, serta industri pendukung agar nilai tambahnya tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur.
Andre menilai, dampak ekonomi dari data center akan lebih besar jika Indonesia tidak hanya menjadi lokasi penyimpanan dan pemrosesan data, tapi juga mampu membangun ekosistem teknologi yang menghasilkan produk dan layanan AI.
Selain menciptakan nilai tambah, pengembangan ekosistem tersebut juga perlu memperhatikan konsumsi energi dan air yang dibutuhkan data center.
Menurut Andre, transisi hijau seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban untuk memenuhi standar perdagangan global. Indonesia perlu mengubahnya menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dengan membangun industri, teknologi, energi, dan talenta yang saling terhubung.
“Kita bicara AI, kita bicara green, yang mau kita develop adalah ekosistem. And if we talk about ecosystem,” ucapnya.