Gubernur BI dan Menkeu Bertemu, Sinyal Pererat Koordinasi Kebijakan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyambangi kantor Bank Indonesia (BI) di kawasan Thamrin, Jakarta. Dibalut silaturahmi, pertemuan tersebut membahas sejumlah topik tentang kondisi perekonomian Indonesia.
Suahasil menjelaskan bahwa pertemuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Upaya ini untuk menumbuhkan sektor riil karena sektor-sektor ini menciptakan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.
“Untuk itu, kita cari terus sinergi sehingga di dalam mandat kebijakan kita masing-masing, kita bisa terus menumbuhkan perekonomian dan melindungi masyarakat kita,” kata Suahasil, saat di kantor BI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga
Menkeu Suahasil Beberkan Strategi Kejar Aset Pengemplang BLBI
Suahasil menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjalankan strategi belanja negara secara beririsan dengan peran bank sentral, termasuk penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Telah kami sampaikan bahwa kita melanjutkan (SAL) dengan cara terukur dan dalam koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dan dengan bank-bank Himbara yang ada di bawah Danantara,” ujar dia.
Eks wakil menteri keuangan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan juga menjelaskan fenomena pembentukan suku bunga. Menurutnya, pemerintah akan mewaspadai kebijakan suku bunga yang ditentukan BI.
Suahasil beralasan kebijakan suku bunga BI akan turut mempengaruhi kebijakan pengelolaan instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Dia ingin suku bunga SBN berada di posisi yang paling optimal.
Dengan suku bunga optimal, pemerintah dapat memastikan pembayaran biaya SBN. “Kita ingin yang optimal, yang bisa tetap diterima oleh pasar, tetapi juga harus efisien untuk belanja negaranya,” kata dia.
Fenomena tingginya suku bunga deposito di perbankan dinilai mendorong cost of fund tinggi. Untuk itu, Gubernur BI, Destry Damayanti menjelaskan alasan menahan suku bunga acuan atau BI rate di posisi 5,75%. Menurut Destry, upaya menahan suku bunga tersebut karena BI melihat adanya potensi pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikatornya yaitu mulai bergeliatnya sektor swasta.
“Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita memang, walaupun fokus stabilitas, tapi kita menggunakan approach yang beda,” kata Destry.
Destry menjelaskan BI menggunakan pendekatan hedging cost. Langkah ini sejalan dengan upaya BI mendorong permintaan atas kredit.
Untuk sisi suplai, Destry menyebut bahwa bank sentral melihat appetite dari perbankan. Di tengah permintaan kredit yang masih melemah, BI melihat perbankan juga memiliki tren menempatkan dananya di surat-surat berharga, baik itu SBN atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Destry mengatakan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, BI memberikan disinsentif bagi perbankan yang mengalokasikan aset likuid terlampau besar.
Menurut data BI, komposisi kepemilikan surat berharga di perbankan mencapai sekitar Rp 2.452 triliun per Juli 2026. Angka ini terdiri dari 49,96% SBN, sebesar 24,67% Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan surat berharga lain selain SBN dan SRBI sebesar 25,37%.
Respons atas fenomena tersebut, BI mengeluarkan kebijakan insentif kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Bank yang memiliki surat berharga di bawah 19% dari total dana pihak ketiga (DPK) akan diberikan insentif berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). “Sehingga akan terjadi penambahan likuiditas buat mereka (bank) karena mereka juga menyalurkan kreditnya,” ucap dia.
Kebijakan ini terbukti berjalan baik. Pada Agustus 2026, kredit tumbuh sebesar 13,65% secara tahunan. Angka ini naik pada Juli 2026 yang sebesar 13,58% secara tahunan.
Saat paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (23/9/2026), pertumbuhan kredit pada Agustust 2026 ditopang pertumbuhan kredit investasi sebesar 25,11% secara tahunan, kredit modal kerja tumbuh 11,45% secara tahunan, dan kredit konsumsi tumbuh 5,07% secara tahunan.
“Ini hal yang bagus karena artinya pertumbuhan kredit itu masuk ke sektor produktif. Jadi ini buat kami menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi terus berputas dengan kapasitas ekonominya bertambah karena ada kredit investasi,” kata dia.
Destry mengatakan terus memantau pertumbuhan kredit ini secara berkala dengan melihat non-performing loan (NPL). Pada Agustus 2026, NPL tercatat sebesar 2,1%. Meski rendah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap melakukan berbagai skenario stres test, termasuk kemungkinan rupiah mengalami pelemahan hingga imbal hasil surat utang yang melambung.
Dalam pertemuan, Destry menyebut tentang upaya penyelarasan surat berharga bertenor pendek, yaitu SRBI, yang dikeluarkan bank sentral, dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Penyelarasan ini diharapkan membuat perbedaan imbal hasil pada dua surat berharga tersebut tak melebar terlalu jauh.
“Memang kita lihat bahwa yield yang turun itu memang sesuai dengan ekspektasi investor, pasar,” kata dia.
Baca Juga
Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz membaca sinyal tentang pertemuan otoritas moneter dan fiskal tersebut. Dari sudut pandangnya, pertemuan ini untuk menunjukkan adanya koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Tetapi, tetap dalam mandat masing-masing,” ujar Irman kepada investortrust.id.
Irman mengatakan koordinasi kebijakan yang dibalut dalam kerangka mandat masing-masing penting karena kebijakan dua otoritas ini semakin beririsan. “Terutama dalam pengelolaan likuiditas, SAL, penerbitan SBN–SRBI, pengendalian inflasi, dan pendalaman pasar,” ucap dia.
Bagi pasar, Irman melihat pertemuan ini memiliki pesan yang cukup positif. Sebab, kebijakan BI dan Kemenkeu akan lebih tersinkronisasi. “Sehingga tidak saling meng-counter,” kata dia.
Koordinasi kebijakan tersebut penting karena ketika SAL mulai dinormalisasi, pemerintah perlu berkomunikasi secara baik dengan BI. Ini diperlukan agar penarikan dana pemerintah tidak menimbulkan guncangan likuiditas. “Sementara BI tetap punya ruang menjaga rupiah dan inflasi,” ucap dia.