MRT Jakarta Dapat Hibah Rp 2,86 Triliun pada 2027, Lintas Timur-Barat Dikebut
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah mengalokasikan hibah untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebesar Rp 2,86 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan Fase II A (Bundaran HI-Kota) dan MRT Koridor Timur-Barat Fase I Tahap I (Medan Satria-Tomang).
Berdasarkan Buku Nota II Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, hibah MRT pada 2027 direncanakan sebesar Rp 2.863,6 miliar atau Rp 2,86 triliun. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp 2.607,6 miliar.
Baca Juga
Jakarta Makin Tertata dengan Inisiasi 9 Kawasan TOD MRT Lebak Bulus-Kota
"Kenaikan alokasi Hibah MRT pada tahun 2027 disebabkan karena akan dilaksanakannya lanjutan pembangunan MRT Koridor Timur-Barat Fase I Tahap I oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta," bunyi Buku Nota II Keuangan beserta RAPBN 2027, dikutip Rabu (26/8/2026).
Hibah MRT tersebut bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini telah dilaksanakan sejak 2009 dan direncanakan berlangsung hingga 2034, dengan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai daerah penerima hibah.
Lebih jauh, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) berperan sebagai kementerian teknis atau executing agency (EA) dalam proyek tersebut. Pada 2027, hibah MRT akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan MRT Koridor Utara-Selatan Fase II A dan MRT Koridor Timur-Barat Fase I Tahap I.
Pemerintah menyebut proyek MRT menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta.
Untuk 2026, target output hibah MRT mencakup lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase II A sepanjang sekitar 5,8 kilometer (km) serta pembangunan jalur MRT Koridor Timur-Barat Fase I Tahap I sepanjang sekitar 1,8 km.
Adapun kebijakan hibah kepada daerah pada 2027 diarahkan untuk melanjutkan dukungan penyediaan moda transportasi cepat perkotaan berbasis rel (MRT) yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Selain melalui hibah, pemerintah juga menyiapkan skema pemberian pinjaman untuk mendukung proyek MRT Jakarta. Dalam dokumen RAPBN 2027, pemberian pinjaman digunakan untuk mendukung proyek konstruksi MRT Jakarta Fase II trase Bundaran HI-Ancol Marina serta pengembangan layanan MRT ke wilayah penyangga melalui pembangunan MRT East-West Line trase Cikarang-Balaraja.
Pada 2026, outlook penyaluran pemberian pinjaman diperkirakan sebesar Rp 4.521,48 miliar atau 97% dari pagu APBN.
Proyeksi penyaluran tersebut lebih rendah dibandingkan pagu APBN karena adanya upaya mitigasi Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk menjaga ketersediaan dana proyek Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II dan mencegah potensi timbulnya financing charges pada 2027 akibat belum tersedianya pendanaan lanjutan.
Baca Juga
MRT Jakarta Luncurkan 'Naming Rights' Stasiun Blok A Bersama Visa pada 11 Agustus
Untuk rencana penyaluran pinjaman pada 2027, pemerintah memprioritaskannya untuk mendukung target Asta Cita, termasuk pencapaian sustainable development goals (SDGs) dan percepatan kemandirian energi.
Di sektor infrastruktur, pemberian pinjaman masih digunakan untuk mendanai proyek konstruksi MRT Jakarta yang telah berjalan sejak 2017. Proyek tersebut kini memasuki fase 2 yang menghubungkan jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dan Bundaran HI-Ancol Barat.
Rincian penyaluran pemberian pinjaman 2027 mencakup PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 499,2 miliar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1,75 triliun.