Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada 8 Komoditas, Impor Solar Dihentikan Mulai 1 Juli 2026

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan pada 2026, jauh lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah selama empat tahun. Setelah pangan, pemerintah juga mulai memperluas agenda kemandirian nasional ke sektor energi dengan menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sejak 1 Juli 2026 menyusul penerapan biodiesel B50 berbasis kelapa sawit.

Prabowo menyampaikan capaian tersebut dalam pidato di hadapan anggota MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026). Kemandirian pangan dan energi ditempatkan Presiden sebagai bagian dari strategi Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, perang dagang, konflik bersenjata, serta gangguan rantai pasok dunia.

“Karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam empat tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu satu tahun,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, pencapaian tersebut menjadi semakin penting karena dunia sedang menghadapi ancaman terhadap ketahanan pangan. Konflik geopolitik dan cuaca yang semakin sulit diprediksi membuat banyak negara khawatir terhadap terganggunya produksi dan distribusi pangan.

Prabowo bahkan menyinggung kemungkinan datangnya El Niño kuat yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Dalam situasi tersebut, kemampuan memproduksi kebutuhan pangan sendiri menjadi benteng penting bagi Indonesia menghadapi gejolak eksternal.

“Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini, soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman,” katanya.

Prabowo menyebut delapan komoditas yang sudah mencapai swasembada adalah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah belum berhenti pada delapan komoditas tersebut. Sejumlah kebutuhan pangan masih harus dipenuhi sebagian dari impor dan menjadi sasaran berikutnya dalam agenda swasembada.

Salah satunya bawang putih. Presiden menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada bawang putih dalam tiga tahun. Pemerintah juga masih harus mengejar swasembada daging sapi dan daging kerbau. Untuk daging, Prabowo menyebut target pencapaian swasembada dalam lima hingga enam tahun mendatang.

Namun, jika dilihat dari kebutuhan protein secara lebih luas, Presiden menilai Indonesia sebenarnya sudah mempunyai basis produksi yang kuat. Pasokan protein nasional tidak hanya berasal dari daging sapi, tetapi juga ikan, telur, dan daging ayam yang produksinya telah mampu memenuhi kebutuhan domestik. “Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam,” katanya.

145 Aturan Pupuk Dipangkas

Prabowo mengaitkan percepatan swasembada pangan dengan keberanian pemerintah membongkar berbagai hambatan dalam rantai produksi pertanian. Salah satu yang secara khusus disorot adalah persoalan pupuk.

Ketika pemerintahannya mulai bekerja, menurut Presiden, petani masih menghadapi berbagai persoalan klasik: pupuk sulit diperoleh, harga gabah turun ketika musim panen tiba, sementara rantai birokrasi dan regulasi terlalu panjang.

Pemerintah kemudian memangkas 145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai menghambat distribusi kepada petani. Hasilnya, menurut Prabowo, harga pupuk berhasil diturunkan 20%. Pada saat yang sama, volume dan ketersediaan pupuk bagi petani justru meningkat sehingga akses petani terhadap salah satu komponen utama produksi tersebut menjadi lebih mudah.

“Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%,” ujar Presiden.

Prabowo menyebut penurunan harga pupuk tersebut sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia. Menurut dia, kombinasi antara harga yang lebih rendah dan pasokan yang meningkat membantu menekan biaya produksi petani sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan.

Yang menarik, perbaikan pelayanan kepada petani tidak diikuti penurunan kinerja perusahaan negara yang bergerak di sektor pupuk. Sebaliknya, Prabowo mengatakan keuntungan PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8%. “Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%,” katanya.

Bagi Prabowo, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan efisiensi dapat menghasilkan manfaat pada dua sisi sekaligus, yakni petani memperoleh pupuk dengan harga lebih rendah dan pasokan lebih mudah, sedangkan perusahaan negara tetap dapat meningkatkan keuntungan.

Petani Ngawi Panen Tiga Kali Setahun

Presiden kemudian menghadirkan contoh di tingkat petani. Dalam pidato tersebut, Prabowo memperkenalkan Joko Purnomo, ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Joko telah bertani sekitar 20 tahun. Menurut Presiden, dukungan air, teknologi, dan pupuk memungkinkan Joko melakukan panen padi tiga kali dalam setahun, dengan produktivitas mencapai sembilan ton per hektare.

Penurunan harga pupuk sebesar 20% juga disebut ikut menekan biaya produksinya.

Prabowo menjadikan contoh tersebut untuk menunjukkan hubungan langsung antara kebijakan pemerintah dan produktivitas petani. Dalam pandangannya, kebijakan mengenai pupuk pada akhirnya bukan sekadar persoalan distribusi barang, melainkan menyangkut pendapatan petani, produksi pangan, harga yang dibayar konsumen, dan ketahanan nasional.

Presiden memberikan penghargaan kepada petani sebagai “pahlawan bangsa” karena menjadi produsen pangan bagi seluruh masyarakat. “Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan pencapaian swasembada bukan hasil pekerjaan satu kementerian. Ia menyebut petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, BUMN pangan, koperasi, TNI dan Polri sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan produksi pangan.

Prabowo secara khusus memberikan penghargaan kepada Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya. Menurut Presiden, kerja lintas kementerian dan lembaga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan berbagai hambatan produksi dan distribusi pangan diselesaikan lebih cepat.

Pesan yang hendak ditekankan adalah bahwa ketahanan pangan tidak dapat dikelola secara sektoral. Persoalan pupuk menyangkut industri dan distribusi, peningkatan produksi membutuhkan irigasi dan teknologi, sedangkan penyerapan hasil panen membutuhkan pasar, pergudangan, transportasi dan kelembagaan ekonomi petani.

Dari Swasembada Pangan Menuju Swasembada Energi

Setelah pangan, Prabowo membawa agenda kemandirian ke sektor energi. Presiden mengatakan pemerintah mulai mewujudkan swasembada BBM jenis solar melalui penerapan B50, yakni bahan bakar diesel dengan kandungan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

Peningkatan pemanfaatan bahan bakar berbasis sawit tersebut, menurut Presiden, telah memungkinkan Indonesia menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026.

“Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut diklaim menghasilkan penghematan devisa sangat besar. Prabowo menyebut devisa yang tidak lagi perlu dikeluarkan untuk membeli solar dari luar negeri mencapai Rp170 triliun, atau sekitar US$9,5 miliar.

Baca Juga

Prabowo Pamer Rapor Ekonomi RI: S&P Pertahankan Investment Grade, China Beri Rating Tertinggi AAA

Dengan demikian, kebijakan B50 mempunyai dua dimensi ekonomi. Pertama, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Kedua, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit di dalam negeri sehingga sebagian nilai ekonomi komoditas tersebut tidak hanya bergantung pada pasar ekspor.

Prabowo menempatkan swasembada pangan dan energi dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Menurut dia, dunia sedang menghadapi perang terbuka di Eropa dan Timur Tengah, perang dagang, gangguan rantai pasok, serta tekanan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa Indonesia tidak dapat menggantungkan kebutuhan strategisnya sepenuhnya kepada negara lain.

“Dalam keadaan seperti ini Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive,” kata Presiden.

Dengan perspektif tersebut, swasembada bukan semata persoalan statistik perdagangan mengenai ada atau tidaknya impor. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional: kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ketika perdagangan internasional, logistik ataupun pasokan energi global terganggu.

Tantangannya Menjaga Swasembada

Meski demikian, pencapaian swasembada tidak berhenti ketika impor dapat dihentikan dalam satu periode. Tantangan berikutnya justru memastikan kemandirian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Di sektor pangan, peningkatan produksi harus berjalan bersama dengan produktivitas lahan, ketersediaan air dan pupuk, kualitas benih, mekanisasi, penyimpanan dan logistik, perlindungan terhadap gagal panen, serta kepastian pasar bagi petani.

Swasembada juga harus menghasilkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani dan mengurangi insentif produksi, sedangkan harga yang terlalu tinggi membebani konsumen. Karena itu, keberhasilan swasembada pada akhirnya perlu diukur bukan hanya dari hilangnya impor, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani dan terjaganya keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Demikian pula di sektor energi. Pemanfaatan B50 memperkuat hubungan antara industri sawit dan ketahanan energi nasional, tetapi keberlanjutannya membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel, infrastruktur distribusi, kualitas bahan bakar, kesiapan mesin dan kendaraan, serta pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.

Baca Juga

Prabowo Bidik Efisiensi Rp 360 Triliun dari Belanja Pengadaan Pemerintah

Bagi pemerintah, arah kebijakannya sudah jelas. Indonesia ingin mengubah keunggulan sumber daya alam menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Produksi pertanian digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan, sementara kelapa sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor tetapi juga menjadi bahan baku energi domestik.

Dengan begitu, pesan utama Prabowo dalam pidato di hadapan MPR adalah bahwa swasembada pangan dan energi ditempatkan sebagai fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia. Delapan komoditas pangan menjadi tahap pertama, sementara penghentian impor solar melalui B50 menjadi awal dari agenda yang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan energi terhadap luar negeri. “Kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive,” tegas Prabowo.