Modal Rp 1.500 T Tak Mempan, Menteri UMKM Blak-blakan Soal Ancaman Barang Impor
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai lonjakan angka pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal selama pasar domestik masih dibanjiri oleh produk-produk impor.
Maman mengakui dari tahun ke tahun, grafik akses pembiayaan bagi sektor UMKM terus mengalami peningkatan hingga kini menembus angka sekitar Rp1.500 triliun. Lembaga perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR juga dinilai telah aktif memberikan pelatihan serta dorongan peningkatan kapasitas produksi.
Namun, ia menyoroti adanya persoalan mendasar yang membuat realisasi pembiayaan besar tersebut belum mampu memicu pertumbuhan ekonomi secara optimal.
"UMKM sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi. Tetapi yang jadi masalah, pada saat mereka sudah produksi barang dan mau jual ke pasar, barangnya tidak laku," ujar Maman saat memberikan sambutan dalam acara UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Maman, penyebab utama tidak lakunya produk lokal di negeri sendiri adalah kondisi pasar dalam negeri yang belum terlindungi dengan baik dari serbuan barang luar negeri.
"Faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita 'becek'. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor. Mau ditambah pembiayaan seperti apa pun, didorong akses pendidikan seperti apa pun, kalau pasarnya tidak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya," tegasnya.
Baca Juga
Menko Airlangga Tantang Menteri Maman, Target Kredit UMKM Naik Jadi Rp 2.000 Triliun!
Maman menyuarakan agar fenomena ini menjadi bahan evaluasi dan diskursus bersama antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri. Ia menegaskan bahwa pihak kementerian tidak bersikap anti terhadap masuknya barang impor secara keseluruhan.
Kendati demikian, pemerintah harus menerapkan azas perimbangan dan perlindungan terhadap komoditas yang sudah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri, khususnya oleh para pelaku UMKM.
"Pada saat kita mendorong produk-produk impor masuk ke pasar domestik, itu harus dilihat juga dengan kekuatan produksi barang domestik kita. Barang-barang yang memang sudah bisa kita produksi, apalagi di sektor UMKM, harus diberikan perimbangan terhadap barang impor," terang Maman.
Target Kredit Naik Jadi Rp 2.000 T!
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama menetapkan target baru penyaluran kredit untuk pembiayaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp2.000 triliun. Langkah ini diambil untuk memperkecil ketimpangan serta mengisi kekosongan sektor usaha menengah.
Airlangga menjelaskan, dari total porsi kredit nasional yang mencapai Rp 9.000 triliun, realisasi kredit UMKM saat ini berada di angka Rp 1.500 triliun. Meski secara ideal porsi pembiayaan UMKM diharapkan mampu mencapai 30% atau sekitar Rp 3.000 triliun, pemerintah memilih target yang realistis dan terukur.
"Peningkatan dari Rp 1.500 triliun ke Rp 3.000 triliun itu lompatannya 100 persen. Karena itu, target kita sesuaikan menjadi Rp 2.000 triliun. Ini yang saya sampaikan di summit, target naik ke Rp2.000 triliun," ujar Airlangga.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang porsinya berada di kisaran Rp 370 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun untuk skala mikro dan kecil. Pemerintah akan menggenjot pembiayaan komersial skala menengah dengan plafon di atas Rp 500 juta, Rp 10 miliar, hingga Rp 50 miliar ke atas.

