RI Butuh Listrik 600 GW jika Tak Mau Tertinggal di Era AI
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia perlu membangun kapasitas listrik hingga 600 gigawatt (GW) jika ingin serius mengembangkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Angka itu tujuh kali lipat dari kapasitas nasional saat ini yang baru mencapai 100 gigawatt.
Kesenjangan itu disampaikan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Keduanya menyebut bahwa tanpa energi cukup, Indonesia hanya akan jadi penonton di era AI global.
Baca Juga
"China membangun sekitar 4.000 gigawatt, AS sekitar 1.400 gigawatt, sementara Indonesia baru 100 gigawatt," ujarnya dalam panel diskusi Bravo 500 Summit di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Gita menyebut elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 1.300 kWh jauh di bawah standar 10.000 kWh yang sudah dicapai China, AS, Singapura, dan Brunei. Urgensinya makin besar karena AI sangat menguras energi. Satu sesi ChatGPT, Gemini, atau DeepSeek mengonsumsi energi 10 hingga 15 kali lebih besar dibanding pencarian Google biasa.
Di sisi lain, eks Menkominfo Rudiantara memakai kerangka lima lapis AI dari CEO Nvidia Jensen Huang untuk membedah akar masalahnya. Energi, cip, infrastruktur graphics processing unit (GPU), pemodelan, dan aplikasi—Indonesia aman di dua lapis bawah, tapi rapuh di tiga lapis atas. "Kapasitas listrik kota Beijing saja lebih besar dari seluruh Indonesia," tegas Rudiantara.
Ia menyoroti 90% pasokan cip dunia bergantung pada TSMC di Taiwan. Salah satu solusi yang didorong Rudiantara adalah deregulasi power wheeling.
Baca Juga
INDODAX Gandeng Chainalysis Perkuat Keamanan dan Kepatuhan Industri Kripto
Dia menjelaskan bahwa skema ini memungkinkan pembangkit hidro menyuplai listrik hijau langsung ke pelanggan lewat jaringan PLN untuk memotong birokrasi sekaligus menjawab selera investor global yang menolak energi batu bara.
"Di masa depan hanya ada dua jenis, yakni perusahaan pakai AI dan yang former. Saya khawatir ini berlaku juga untuk negara," ujarnya.
Ia pun mendorong regulasi berbasis prinsip, bukan aturan kaku, agar inovasi teknologi tidak terhambat birokrasi.