Zulhas: Ada Pembengkakan 6.877 Titik Dapur MBG, Potensi Bebani Anggaran Rp12 Triliun

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan terdapat pembengkakan pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 6.877 titik untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Menko Zulhas, penambahan dapur SPPG MBG tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan anggraan hingga mencapai Rp 1 triliun per bulan. Sehingga, apabila ditotal, maka pengeluaran anggaran tambahan dapat mencapai Rp 12 triliun per tahun.

"Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik," ucap Zulhas saat konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dengan adanya kondisi tersebut, Zulhas menyebutkan, pemerintah saat ini menghentikan sementara penambahan titik layanan dan pembangunan baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.

Baca Juga

Bantah Punya Dapur MBG, KSP Dudung: Silakan Cek, Saya Beri Hadiah

Menko Zulhas mengatakan langkah tersebut diambil setelah ditemukannya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari pembengkakan jumlah titik layanan, dugaan praktik jual beli titik, hingga persoalan tata kelola dapur dan penyaluran manfaat.

"Penataan ini memang tidak ada yang baru dulu, penataan dulu. Kita lagi membereskan internal dulu ini. Yang sekarang kita tata dulu sampai bagus, sampai temuan-temuan itu bisa diselesaikan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga menemukan persoalan pada pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlah titik yang semula direncanakan sekitar 2.000 titik meningkat menjadi 8.617 titik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik disebut telah memiliki surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi itu menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah karena berkaitan dengan komitmen investasi yang telah berjalan.

"Ini juga akan jadi masalah, inilah yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kita satu bulan untuk menata ini kembali," ungkap Menko Zulhas.