Warga Poso Sebut 4.000 Jiwa Terdampak Klaim Lahan Bank Tanah

JAKARTA, investortrust.id - Warga Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Christian Toibo menyebut sekitar 4.000 warga menggantungkan hidup pada lahan yang kini diklaim oleh Badan Bank Tanah (BBT).

Demikian disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). “Pak, di sana itu ada kurang lebih 4.000 nyawa yang bergantung atas tanah ini, Pak,” kata pria yang akrab disapa Chris.

Ia mengatakan, masyarakat di wilayah Lembah Pekurehua atau Lembah Napu selama ini hidup dari lahan yang digarap secara turun-temurun.

Baca Juga

Bank Tanah Siapkan Lahan Proyek Peternakan Sapi Perah di Poso

Chris mengaku dirinya merupakan petani penggarap yang bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya hanya petani miskin, Pak. Saya hanya petani penggarap yang mengharapkan, saya harus mencari pagi makan sore dari atas tanah hak saya yang turun-temurun diberikan oleh nenek moyang saya,” ujarnya dengan nada ringkih.

Dalam forum tersebut, Chris mengungkap rencana pemanfaatan lahan yang diklaim Badan Bank Tanah. Ia menyebut sekitar 3.500 hektare (ha) akan digunakan untuk proyek peternakan sapi perah milik TH Group Vietnam.

Selain itu, Chris mengatakan sekitar 1.000 ha diperuntukkan bagi Universitas Hasanuddin, 200 ha untuk Pusdiklat Brimob wilayah Timur, 500 ha untuk lapangan golf, serta lahan untuk proyek kopi pertanian TNI Angkatan Darat. “Dan masyarakat hanya akan diberikan 1.500-an hektare,” ucap dia.

Chris menyoroti hasil inventarisasi yang disebut dilakukan Badan Bank Tanah bersama pemerintah daerah. Menurut dia, dalam presentasi di hadapan gubernur, Badan Bank Tanah menyatakan tidak ditemukan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

“Ditemukan fakta, bahwa tidak adanya masyarakat hukum adat, yang mendiami Lembah Pekurehua (Lembah Napu), yang mendiami tanah yang kami maksudkan itu tadi,” tegas Chris.

Ia juga menyampaikan, masyarakat berencana melaporkan persoalan tersebut ke pengadilan HAM internasional apabila aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan.

“Kami merencanakan, Pak Komisi II jika suara kami tidak didengar di tempat ini, kami akan melaporkan pelanggaran atas ruang hidup kami, ke pengadilan HAM internasional,” kata Chris dihadapan anggota Komisi II DPR.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT, Perdananto Aribowo sebelumnya mengungkap progres pengembangan lahan di Kabupaten Poso, Sulteng, untuk proyek peternakan sapi perah oleh investor Vietnam (TH Group) masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L). BBT juga menyiapkan lahan untuk reforma agraria di kawasan proyek tersebut.

Baca Juga

Pemprov Sulteng Minta Bank Tanah Lepas 6.648 Ha Lahan di Poso, Ada Apa?

“Dinamikanya luar biasa itu ya. Kita masuk dalam tim, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri. Masih dalam proses pembahasan. Semoga sukses karena itu investasi luar biasa,” kata Perdananto saat ditemui seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, Badan Bank Tanah saat ini berfokus menyiapkan lahan untuk mendukung rencana investasi tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. “Kalau dari kami, kita menyiapkan lahannya. Terus aktif dengan pemerintah kabupaten, aktif dengan masyarakat,” ujar Perdananto.