Pemerintah Dorong PLTS Atap, Terapung, hingga Dedieselisasi untuk Transisi Energi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah terus mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui berbagai program strategis, dari PLTS atap, PLTS skala besar (utility), hingga dedieselisasi. Seluruh inisiatif ini diharapkan mampu mendukung transisi energi dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menjelaskan, PLTS atap menjadi salah satu program prioritas. Regulasi terbaru terkait hal ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
Baca Juga
PLTS Bakal Jadi Penyumbang Terbesar Bauran Energi Nasional di 2060
“Hingga Juni 2025, kapasitas terpasang PLTS atap mencapai 495 megawatt peak (MWp) dari 10.700 pelanggan PLN. Harapannya, dengan proyek-proyek yang masih dalam pipeline, tahun ini PLTS atap bisa tembus 1 gigawatt (GW),” ujar Feby dalam Media Briefing Indonesia Solar Summit, Selasa (2/9/2025).
Selain PLTS atap, menurut Andriah Feby Misna, pemerintah menargetkan pengembangan PLTS skala besar. Model ini mencakup PLTS ground mounted (dipasang di darat) dan PLTS terapung.
“Potensi PLTS terapung sekitar 89 GW. Untuk itu, kami mendorong kerja sama dengan Kementerian PU dalam pemanfaatan waduk-waduk milik negara untuk pembangunan PLTS terapung. Nanti, akan ada sinergi antara BUMN di bawah Kementerian PU dengan PLN,” jelas Feby.
Program lain yang menjadi perhatian, kata Feby, adalah dedieselisasi, yaitu mengganti pembangkit listrik berbasis diesel dengan PLTS, terutama di daerah perdesaan dan wilayah tertinggal, terdepan, terluat (3T).
“Jumlah pembangkit diesel di remote area cukup banyak. Kami dorong agar digantikan dengan PLTS sehingga ketergantungan pada bahan bakar fosil bisa berkurang,” tutur dia.
Baca Juga
Kementerian ESDM Bidik Kapasitas Terpasang PLTS di 2025 Lewati 1 GW
Feby mengungkapkan, untuk mendukung implementasi program-program tersebut, pemerintah juga menyalurkan anggaran melalui berbagai skema, baik yang ditempatkan langsung di Kementerian ESDM maupun melalui dana operasi khusus.
Dia menambahkan, dana ini antara lain digunakan untuk memperkuat kemandirian energi di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dengan memanfaatkan PLTS.
“PLTS menjadi solusi nyata bagi akses energi di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau listrik konvensional. Dengan dukungan APBN, kami berharap pembangunan energi bersih semakin merata di seluruh Indonesia,” ucap dia.